Press "Enter" to skip to content

Tarik Ulur Pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu 2019 Dalam Sidang Paripurna DPR

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Rapat Paripurna DPR RI

Wacana tentang pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu 2019 akhirnya digulirkan pada sidang paripurna DPR yang berlangsung pada 08/05/2015 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Inisiator dari pembentukan Pansus tersebut adalah dua partai oposisi yaitu Gerindra dan PKS.

Usulan tentang pembentukan Pansus tersebut menurut anggota Komisi Pendidikan DPR dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa merujuk pada fungsi pengawasan DPR untuk mengawasi kinerja KPU, salah satunya lewat penggunaan hak angket.

“Kami dari Fraksi PKS mengajak seluruh anggota DPR untuk membentuk Pansus terkait penyelenggaraan Pemilu,” demikian kalimat ajakan yang disampaikan Ledia pada rapat paripurna.

Lebih lanjut Ledia memaparkan tentang banyaknya petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang meninggal, yakni 554 korban meninggal dan 788 dalam kondisi sakit. PKS mengusulkan dibentuknya Pansus Pemilu agar nantinya dapat mengawasi dan mengevaluasi akuntabilitas dari pelaksanaan Pemilu, menyelidiki kesalahan KPU dalam menginput data serta menyelidiki penyebab kematian dari petugas KPPS.

Usulan yang dilontarkan Fraksi PKS tersebut mendapat dukungan penuh dari Fraksi Gerindra. Bambang Haryo Sukartono, anggota Komisi Infrastruktur DPR dari Fraksi Gerindra menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Pansus agar dapat menginvestigasi kecurangan dan kecelakaan selama berlangsungnya Pemilu.

“Kami secara tegas menyampaikan bahwa kami mendukung adanya Pansus Pemilu. Mohon pimpinan, agar segera dibentuk,” ujar Bambang Haryo.

Usulan pembentukan Pansus Pemilu yang dilontarkan dua fraksi oposisi tersebut, mendapat penolakan dari sejumlah fraksi koalisi pemeerintah. Eva Kusuma Sundari, anggota Komisi Keuangan DPR dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan agar penyelesaian semua permasalahan selama berlangsungnya Pemilu dilakukan lewat lembaga yang ada seperti Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu.

Pendapat senada juga disampaikan Taufiqulhadi, anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Nasdem yang menganggap bahwa pembentukan Pansus tidak relevan karena sudah ada MK yang mengurus sengketa dari hasil Pemilu.

“Soal kecurangan Pemilu, siapa pihak yang mendalilkan, dialah yang seharusnya membuktikan,” kata Taufiqulhadi.

Anggota DPR dari PPP dan Golkar, Lena Maryana Mukti dan Misbakhun melontarkan pendapat yang sama, yaitu mengajak semua pihak untuk bersabar menunggu selesainya proses penghitungan suara yang saat ini sedang berlangsung.

Sementara Marwan Dasopang, Wakil Ketua Komisi Sosial dari PKB menganggap Pansus tidak perlu dibentuk, karena kecurangan selalu ada dalam setiap pelaksanaan Pemilu dan apabila ada persoalan, sudah ada lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatasi.

“Tanya ke para pengusulnya, yang dimaksud Pansus itu Pilpres saja atau Pileg juga, karena kursi mereka sudah aman, kan?” ujar Marwan.

Meski mendapat penolakan dari sejumlah fraksi koalisi pemerintah, Ledia Hanifa mengklaim bahwa sebanyak 31 anggota dewan telah menandatangani angket usulan pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu 2019.

“Untuk membentuk Pansus, minimal harus diusulkan 25 orang dari dua partai. Alhamdulillah, sudah ada 31 tanda tangan dari sejumlah teman-teman,” kata Ledia pada 08/05/2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Mereka yang menandatangani usulan pembentukan Pansus tersebut, menurut Ledia, adalah anggota dewan dari fraksi Gerindra, PKS dan PAN.

Politisi dari PKS ini menambahkan bahwa pembentukan Pansus berada dalam koridor hukum. Meskipun sudah ada KPU dan Bawaslu sebagai lembaga berwenang, namun DPR juga dapat melakukan pengawasan.

“Ini bagian dari legacy kami. Kami yang buat undang-undang, kemudian melakukan evaluasi, agar nantinya dapat menjadi sistem yang lebih baik lagi. Bukan berarti mau menaikkan tensi, bukan, tapi karena ini bagian dari tugas pengawasan DPR,” papar Ledia Hanifa. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.