Press "Enter" to skip to content

469 Petugas KPPS Meninggal Dunia, Pemerintah Tutup Mata

  •  
  •  
  •  
  •  
Petugas KPPS jadi Korban Pemilu 2019

Banyaknya petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang meninggal dunia maupun sakit, masih menjadi sorotan banyak pihak dan menjadi catatan serius dalam perhelatan demokrasi kali ini. Persoalan itulah yang coba diangkat dalam diskusi bertajuk “Kapok Pemilu Serentak?” yang digelar pada 11/05/2019 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam diskusi tersebut, Direktur Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), Titi Anggraini mengatakan, banyaknya petugas KPPS yang menjadi korban disebabkan karena lemahnya fondasi kepemiluan serta pelaksanaan Pemilu yang terkesan borongan dan dipaksakan.

“Apakah fondasi Pemilu itu berjalan baik, kerangka hukum kita tidak disiapkan dengan baik untuk Pemilu borongan ini,” ungkap Titi.

Banyaknya beban yang menumpuk dan tidak berjalan di satuan tugas penyelenggara Pemilu juga menjadi sorotan Titi, sehingga dia berkesimpulan bahwa desain dan manajemen Pemilu 2019 harus dilakukan koreksi.

“Semuanya sudah diatur dalam Undang-Undang. Jadi harapan kami bukan Pemilu borongan, beban unmanageable kerangka hukum, desain Pemilu serentak dikoreksi,” tandas Titi.

Masih dalam acara yang sama, Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti menyampaikan bahwa beban kerja yang melebihi porsi membuat banyak petugas KPPS yang terkejut. Hal tersebut masih ditambah lagi dengan minimnya sosialisasi dan Diklat bagi petugas KPPS.

“Sepengetahuan saya, pelatihan KPPS hanya berlangsung selama dua jam. Padahal petugas KPPS relatif masih orang baru semua,” kata Ray pada acara yang juga dihadiri mantan anggota KPU Umar Husein dan peneliti politik dan Pemilu Kevin Evans.

Di tempat yang berbeda, Ketua Umum Benteng Prabowo, Syafti Hidayat juga memberikan sorotan terkait dengan banyaknya anggota KPPS yang menjadi korban dalam Pemilu 2019. Dia merasa prihatin karena pemerintah terkesan tutup mata dengan terjadinya tragedi kemanusiaan pada pesta demokrasi. Bahkan secara khusus dia menyentil Jokowi yang hingga kini masih belum bersikap dan belum memberikan respon serius lewat pembentukan tim pencari fakta.

“Ini persoalan kemanusiaan. Kenapa Kepala Negara tidak merespons? Ini jadi tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi dibalik kematian massal panitia Pemilu ini. Tim independen pencari fakta harus dibentuk untuk mencari tahu penyebabnya,” papar Syafti pada 11/05/2019.

Respon yang berbeda atas meninggalnya sekian banyak petugas KPPS, sebelumnya disampaikan Presiden PKS, Sohibul Iman yang meminta agar pemerintah sesegera mungkin menetapkan hari berkabung nasional serta meminta masyarakat memasang bendera setengah tiang.

“Pemerintah harus sesegera mungkin menetapkan hari berkabung nasional dan rakyat Indonesia mengibarkan bendera setengah tiang serta berdoa sebagai bentuk keprihatinan dan duka nasional atas gugur dan sakitnya para penyelenggara Pemilu,” ungkap Sohibul pada 10/05/2019.

Presiden PKS ini juga memerintahkan seluruh pengurus dalam struktur PKS di seluruh Indonesia, agar kantor-kantor sekretariat PKS mulai dari tingkat ranting, cabang, daerah, wilayah dan pusat untuk mengibarkan bendera setengah tiang. (AGK)

 

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.