Press "Enter" to skip to content

Kenapa Kecurangan Pemilu Sulit Dibuktikan? Ini Jawaban Para Pakar

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Gedung Mahkamah Konstitusi

Sebagaimana telah diumumkan oleh KPU pada 21/05/2019, dini hari, Pilpres 2019 dimenangkan oleh pasangan nomor urut 01, Joko Widodo – Ma’ruf Amin dengan perolehan suara 55,50%  sedang Prabowo Subianto – Sandiaga Uno memperoleh suara 44,50%.

Menyusul setelah diumumkannya hasil rekapitulasi suara, BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo – Sandi, memutuskan menolak hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU karena pelaksanaan Pemilu 2019 diwarnai kecurangan dan melayangkan gugatan ke MA (Mahkamah Konstitusi). Pertanyaannya, dapatkah kecurangan Pemilu dibuktikan?

Yusril Ihza Mahendra, Kuassa Hukum pasangan Jokowi – Ma’ruf menyampaikan, persoalan yang muncul dari hasil Pemilu memang mudah dipahami, tapi sulit untuk dibuktikan. “Jadi perkaranya simple, tapi untuk membuktikannya berat sekali,” kata Yusril pada 21/05/2019 di Posko Cemara, Menteng, Jakarta.

Beban pembuktian dari kecurangan Pemilu, menurut Yusril ada pada pihak pemohon, yaitu BPN Prabowo – Sandi. Misalnya, diduga ada 11 persen kecurangan, maka BPN harus dapat membuktikan di hadapan MK. “Silahkan dibuktikan yang 11 persen itu. Kami mau dengar 17 juta kecurangan, silahkan dibuktikan. Seperti apa kecurangan itu, kami mau dengar. Prinsipnya seperti itu.”

Yusril Ihza Mahendra

Karena itu, peluang terbuktinya adanya kecurangan selama pelaksanaan Pemilu 2019, tambah Yusril, tergantung pada kuasa hukum BPN. “Saya pingin dengar, seperti apa mereka membuktikannya, jadi saya nggak bisa apriori, ya,” ujar Yusril yang menghargai keputusan BPN untuk menempuh upaya konstitusional dengan membawa persoalan Pemilu ke MK.

Sulitnya membuktikan dugaan kecurangan dalam Pilpres 2019 juga disampaikan mantan Ketua MK, Hamdan Zoelva. Apalagi jika perolehan suara dari kedua paslon selisihnya terpaut jauh. Dalam sistem hukum, kata Hamdan, siapapun yang mendalilkan adanya kecurangan, maka pihak tersebut harus dapat membuktikan kecurangan yang dia tuduhkan di hadapan hakim.

Sebagaimana diketahui, selisih suara antara di antara kedua paslon terpaut 10 juta lebih suara. Jika paslon nomor urut 02 menduga terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, maka BPN harus dapat membuktikannya di hadapan MK. Sudah barang tentu untuk membuktikan kecurangan 10 juta suara lebih di ribuan TPS bukan perkara yang mudah.

Hamdan mencontohkan kasus yang terjadi pada Pilpres 2014, saat dirinya menjabat sebagai Ketua MK. Dia yang saat itu menerima gugatan dari salah satu paslon, mengakui dan memang benar telah terjadi kecurangan di sejumlah distrik serta kabupaten di Papua. Namun, bukti kecurangan tersebut tidak sebanding dengan selisih suara dari kedua paslon, sehingga kecurangan yang memang terbukti tidak dapat merubah perolehan suara secara menyeluruh.

“Jadi MK itu berpikir hal-hal yang besar. Kesalahan di satu TPS misalnya, kalau selisihnya 10 juta suara, ya tidak mungkin dibatalkan Pemilu,” papar Hamdan.

Dalam Pilpres 2019, tambah Hamdan, pembuktian dugaan kecurangan menjadi semakin sulit, karena perolehan suara hampir merata di seluruh Indonesia sementara ketimpangan jumlah suara relatif terjadi sedikit di beberapa tempat.

Hamdan Zoelva

Perihal sulitnya membuktikan kecurangan dalam Pemilu 2019 juga dibahas dalam diskusi bertajuk “Alternatif Penyelesaian Kisruh Pemilu” yang digelar di D’Hotel, Jakarta, 21/05/2019.

Direktur PUSKO (Pusat Studi Konstitusi) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, dalam diskusi tersebut menjelaskan, pihak Kuasa Hukum BPN wajib mempersiapkan diri dengan matang terkait gugatan yang diajukannya ke MK, tidak seperti saat mengajukan gugatan ke Bawaslu.

“Karena saya dengar yang di Bawaslu, menurut saya agak mengecewakan karena alat buktinya berupa print out link berita online. Tentu saja hal tersebut memberatkan kubu Prabowo untuk dapat membuktikan telah terjadinya kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif,” terang Feri.

Menurut Feri, untuk dapat memperkuat gugatan dalam persidangan, pihak yang menggugat harus dapat menunjukkan alat-alat bukti secara valid dan tepat. “Selisih suara sekarang kan sekitar 16 juta 900 ribuan. Kubu yang menggugat harus dapat membuktikan ada lebih dari 16 juta suara yang seharusnya menjadi miliknya ternyata diambil oleh lawan. Harus dibuktikan satu persatu. Hal ini yang menurut saya agak berat jika tidak dipersiapkan secara matang sejak awal.”

Feri menambahkan, untuk dapat membuktikan terjadi kecurangan dengan selisih hampir 17 juta suara, maka harus ada alat bukti sekurang-kurangnya 100.000 – 200.000 TPS dengan estimasi masing-masing ada 100 kecurangan.

“Tebakan saya, pihak yang kalah bukan tidak tahu bahwa angka yang dibutuhkan sebesar itu, karena ini berat. Sehingga wajar jika orang-orang yang ada di sekitar Prabowo – Sandi sempat mendorong agar tidak melakukan gugatan ke MK. Karena pembuktiannya sangat rumit. Tahun 2014 misalnya, kubu yang kalah, harus dapat membuktikan kecurangan pada sekitar 57 ribu TPS bermasalah dan hal tersebut tidak dapat terpenuhi, sehingga permohonan ditolak,” papar Feri. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.