Press "Enter" to skip to content

Inilah Sosok Tim Kuasa Hukum Prabowo – Sandi dalam Gugatan Sengketa Hasil Pilpres 2019 di MK

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Otto Hasibuan

Pertarungan adu data di meja hijau bakal berlangsung menyusul pendaftaran permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 yang akan diajukan oleh BPN (Badan Pemanangan Nasional) Prabowo – Sandi ke MK (Mahkamah Konstitusi) pada hari Jumat, 24/05/2019.

Sejumlah pengacara bakal bergabung untuk menjadi Tim Kuasa Hukum BPN, dua diantaranya merupakan anggota TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan) Pemprov DKI. Siapa saja nama-nama besar yang bakal mengawal gugatan BPN ke MK tersebut?

Berikut sosok dari Tim Kuasa Hukum BPN dalam gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK:

Otto Hasibuan

Alumni Fakultas Hukum UGM (Universitas Gajah Mada) yang mengambil S-2 di University Technology of Sidney, Australia dan meraih gelar doktor di kampus UGM ini pernah menjadi Ketua DPP Ikadin (Ikatan Advokasi Indonesia) selama dua periode, yaitu periode 2003 – 2007 dan 2007 -2010.

Pada Oktober 2014, pendiri firm hukum Otto Hasibuan & Associates yang juga dosen di sejumlah perguruan tinggi ini mendapat gelar profesor dari Universitas Jaya Baya karena jasanya dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia lewat pengabdiannya sebagai advokat selama 32 tahun.

Namanya mencuat saat menangani kasus Jessica Kumala yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap Mirna dengan menggunakan kopi beracun sianida. Selanjutnya dia juga dipercaya menjadi kuasa hukum  dalam kasus dugaan korupsi E-KTP yang menjerat Ketua DPR RI, Setyo Novanto.

Bambang Widjojanto

Advokat sekaligus aktivis sejak era reformasi ini pernah memimpin YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), menggantikan Adnan Buyung Nasution. Dia juga pendiri Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) bersama almarhum Munir, pendiri KRHN (Konsorsium Reformasi Hukum Nasional) serta ICW (Indonesian Corruption Watch). Dedikasinya di bidang hukum dan kemanusiaan, membuatnya pernah memperoleh penghargaan Kennedy Human Rights Award tahun 2010.

Karirnya yang cemerlang sebagai advokat yaitu saat membela peserta Pilkada yang kalah dengan selisih suara sekitar 10 persen. Ketika itu dia berhasil memenangkan gugatan tersebut di MK.

Pada tahun 2011 Bambang Widjojanto terpilih menjadi Wakil Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Saat Pilkada DKI, Anies Baswedan mengajaknya bergabung sebagai anggota tim sinkronisasi. Begitu Anies menang, dia diberi jabatan sebagai Ketua TGUPP (Tim Gabungan untuk Percepatan Pembangunan) Bidang Komite Pencegahan Korupsi.

Rikrik Rizkiyana

Pengacara ini bisa dibilang spesialis menangani kasus persaingan usaha. Dia pernah menjadi kuasa hukum PT LNG-EU (LNG Energi Utama), menjadi pengacara YIMM (Yamaha Indonesia Motor Manufacturing), serta membela produsen air minum merek Aqua yaitu PT Tirta Investama saat bersengkata dengan PT Tirta Fresindo Jaya yang merupakan produsen air minum Le Minerale.

Selain aktif di kepengurusan DPP Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia), Rikrik juga social enterpreneur yang mendirikan Cugenang Gifted School yakni sekolah khusus anak cerdas berbakat istimewa.

Pada waktu Pilkada DKI, Anies mengajaknya bergabung sebagai anggota tim sinkronisasi. Sehingga saat Anies menang, dia diberi jabatan sebagai Ketua TGUPP Bidang Harmonisasi Regulasi.

Denny Indrayana

Aktivis dan akademisi ini pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya dia adalah staf khusus SBY di bidang Hukum HAM, dan pemberantasan KKN. Setelah tidak lagi duduk di pemerintahan, Denny menjadi Guru Besar Hukum Tata Negara UGM sejak tahun 2010.

Denny merupakan pendiri Indonesian Court Monitoring dan Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM. Dia juga menulis buku yang berjudul “Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di MK”.

Irman Putra Siddin

Dikenal sebagai advokat sekaligus pakar hukum tata negara, pendapat dan analisa hukum Irman kerap dijadikan acuan dan pertimbangan oleh lembaga negara pelaku Kekuasaan Presidensial beserta jajaran kementriannya, Kekuasaan Kehakiman, Pemerintah Daerah, Kekuasaan Legislatif MPR, DPR, DPRD dan DPD serta lembaga negara lainnya seperti DKPP, KPU, Bawaslu dan Polri.

Dengan reputasi dan kredibilitasnya dibidang hukum selama lebih dari 15 tahun, Irman mendirikan Firma Hukum Sidin Constitution, Advocates & Legal Consultants dan A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.