Press "Enter" to skip to content

Jumat BPN Ajukan Gugatan ke MK, Tiga Syarat Ini yang Harus Dipenuhi Agar Dapat Memenangkan Sengketa Pemilu

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Sandiaga Uno dan Dahnil Anzar Simanjuntak di JL. Kertanegara, Jakarta

Langkah-langkah hukum terkait gugatan sengketa hasil Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi, telah dilakukan oleh BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo – Sandi melalui rapat yang digelar di kediaman Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta pada 23/05/2019.

Hadir dalam rapat tersebut, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Jubir BPN Dahnil Anzar Simanjuntak, Direktur Media dan Komunikasi BPN Hashim Djojohadikusumo, dan Pengacara Otto Hasibuan.

Seusai rapat Sandiaga Uno menyampaikan kepada wartawan bahwa pihaknya akan mengajukan permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK pada hari Jumat, 24/05/2019 siang. “Ini merupakan langkah-langkah Prabowo – Sandi untuk tetap berada di jalur konstitusional,” kata Sandi.

Penanggungjawab pengajuan permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK tersebut adalah Hashim Djojohadikusumo, sementara tim kuasa hukum selain Otto Hasibuan ada nama mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto, Denny Indrayana, Irman Putra Sidin dan Rikrik Rizkiansyah.

Menurut Dahnil Anzar Simanjuntak, bukti-bukti yang akan diserahkan ke MK nantinya mencakup ‘temuan’ yang sebelumnya telah disampaikan BPN ke publik, salah satu diantaranya adalah DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang bermasalah.

“Argumen tengah disusun dan didukung oleh data dari BPN. Jadi yang ingin kami sampaikan, secara kualitatif, sekecil apapun pelanggaran, itu mengganggu kualitas demokrasi,” ujar Dahnil.

Sebagaimana diketahui, hasil penghitungan suara dalam Pilpres 2019 sebagaimana yang diumumkan oleh KPU selisihnya mencapai 16,8 juta suara. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan selisih suara pada Pilpres 2014, dimana pada saat itu Jokowi – JK unggul dari Prabowo – Hatta Rajasa dengan selisih suara sekitar 6 juta suara.

Syarat Untuk Dapat Memenangkan Sengketa

Agar dapat memenangkan sengketa dalam gugatan yang diajukan BPN ke MK, Direktur Pusat Studi Konstitusi, Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan: harus ada bukti yang kuat dalam hal ini adalah hasil penghitungan suara di tingkat TPS atau berkas formulir C1 dan BPN harus bisa mengidentifikasi dan membuktikan secara spesifik suara yang diduga hasil kecurangan.

Selanjutnya, apabila mempersoalkan kecurangan yang bersifat TSM (terstruktur, sistematis dan masif), maka BPN harus dapat membuktikan tiga hal. Pertama, kecurangan dilakukan oleh penyelenggara Pemilu secara berjenjang mulai dari tingkat pusat hingga ke struktur terendah.

Kedua, BPN harus dapat membuktikan kecurangan yang terjadi sudah direncanakan secara matang atau sistematis, dan ketiga, untuk membuktikan kecurangan tersebut terjadi secara masif harus terbukti sebaran kecurangan terjadi di lebih dari setengah wilayah Indonesia atau 50 persen dari jumlah provinsi yang ada di Indonesia.

“Kalau mempersoalkan selisih suara, maka semuanya harus berbasis pada C1,” kata Feri. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.