Press "Enter" to skip to content

Jatuhnya Banyak Korban Pada Tragedi Aksi 21 – 22 Mei, Polri Dituntut Bertanggungjawab!

  •  
  •  
  •  
  •  
Polri Diadukan ke Komnas HAM Terkait Dugaan Pelanggaran HAM

Jatuhnya banyak korban ditambah wacana yang disampaikan Kapolri Tito Karnavian, tentang kerusuhan yang telah disetting dan massa bayaran pada aksi unjuk rasa yang berakhir rusuh tanggal 21 – 22 Mei  2019, kini pihak Polri mulai menghadapi tuntutan dari banyak pihak.

Salah satu diantaranya adalah sekelompok massa yang dipimpin Ketua FUI (Forum Umat Islam) Al Khaththath dan didampingi Mursalim dari Koppassandi, Sekjen Hidayatullah Chanda, Wasektum Dewan Dakwah Taufik Hidayat, Namrudin dan GKJ, sejumlah pengacara  muslim dan eksponen aksi 21 – 22 Mei 2019.

Sekelompok massa ini mendatangi Kantor Komnas HAM (Komisi Hak Asasi Manusia) pada 24/05/2019 untuk melaporkan dugaan adanya pelanggaran HAM yang dilakukan aparat Kepolisian pada saat terjadinya kerusuhan tanggal 21 – 22 Mei.

Saat diterima oleh Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, Al Khaththath menyampaikan sejumlah fakta terkait dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani aksi.

“Kami ingin menyampaikan adanya tindakan yang kami anggap sebagai pelanggaran HAM dalam hal pengamanan penyampaian pendapat dan tindakan aparat keamanan yang berlebihan. Banyak korban yang jatuh, 13 meninggal dan ratusan orang hilang,” kata Al Khaththath.

Menurutnya, apa yang telah dilakukan personil Brimob telah melampaui batas kewenangan dalam melakukan penjagaan. Saat terjadinya aksi, tambah Al Khaththath, Brimob terindikasi melakukan operasi penyisiran di kantung-kantung massa yang ada di sejumlah masjid serta mushollah.

“Kami melihat satu kompi Brimob berlalu lalang di jalan. Dan masjid-masjid yang jadi tempat beristirahat disisir dan pengurusnya ditangkap,” terang Al Khaththath.

Usai menerima sekelompok massa tersebut, Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menyampaikan pesan kepada Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, agar membuktikan adanya penyusup yang diduga menunggangi aksi unjuk rasa serta menembaki demonstran menggunakan peluru tajam.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik

“Pak Tito bilang ada penunggang. Komnas HAM menyampaikan, kalau memang dugaannya seperti itu, silahkan dibuktikan bahwa memang ada pihak ketiga yang menggunakan peluru tajam,” ujar Taufan dihadapan wartawan pada 24/05/2019.

Satu lagi yang menurut Taufan tidak kalah penting, polisi harus mencari penyebab awal terjadinya kerusuhan pada 21 – 22 Mei 2019, sebab Tito pernah menyampaikan bahwa ada massa baru diluar ribuan massa yang tergabung dalam GNKR (Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat).

“Ada kesakasian dari Brimob kalau mereka diserang oleh demonstran yang tidak memakai atribut demonstran sebelumnya, bahkan yang ditangkap ciri-cirinya bergaya preman,” kata Taufan.

Selain itu, Komnas HAM juga meminta kepada kepolisian agar menyelidiki temuan ratusan peluru tajam didekat mobil milik Brimob saat berlangsungnya kericuhan. “Apakah peluru itu yang menjadi penyebab tewasnya beberapa korban, itu yang sekarang kita desak agar pihak kepolisian segera menyelidiki,” kata Taufan.

Selain Komnas HAM, jaringan aktivitas ProDem (Pro Demokrasi) juga meminta pertanggungjawaban Polri terkait banyaknya korban dalam aksi 21 – 22 Mei. ProDem meminta agar polisi dapat menjelaskan peristiwa tersebut secara  terang dan transparan serta menuntut dibentuknya tim independen untuk menyelidiki aksi yang berujung rusuh tersebut.

“Atas nama kemanusiaan, jangan lagi ada stigma mereka perusuh atau demonstran, mereka sama saja, yang pasti mereka sudah menjadi korban,” kata Sekjen ProDem, Setyo Purwanto lewat pers rilisnya pada 24/05/2019.

Tim independen, menurut Setyo, perlu dibentuk sesegera mungkin agar terbebas dari konflik kepentingan jika terkait institusi apapun, baik pemerintah, aparat keamanan, parpol, LSM, swasta serta yang lain.

“Korban jiwa dan luka sudah berjatuhan. Ini bukan lagi soal Pilpres, ini adalah tragedi bagi bangsa Indonesia,” kata Setyo dalam keterangan tertulisnya.

Sekjen ProDem, Satyo Purwanto

Selain itu, desakan agar Polri menyikapi secara serius terjadinya tragedi pada aksi 21 – 22 Mei juga datang dari Lemkapi (Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia). Lemkapi meminta agar kepolisian membentuk tim khusus untuk menginvestigasi tragedi yang menyebabkan tewasnya 8 orang dan ratusan orang yang terluka tersebut.

“Kami mendukung Polri untuk melakukan investigasi sebagai bentuk keterbukaan Polri kepada masyarakat,” kata Direktur Lemkapi, Edi Hasibuan lewat keterangan tertulis pada 24/05/2019.

Edi meyakini aparat Polri dan TNI sudah menjalankan instruksi dari kapolri dan Panglima TNI agar tidak memakai peluru tajam dalam mengamankan aksi. “Mudah-mudahan tim khusus pimpinan Irwasum Polri bisa mendapatkan informasi lengkap bagaimana penyebab para korban meninggal,” kata mantan anggota Kompolnas ini. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.