Press "Enter" to skip to content

Mengadili Bambang Widjojanto Diluar Sidang Pengadilan

  •  
  •  
  •  
  •  
bambang Widjojanto bersama Hashim Djojohadikusumo dan Denny Indrayana saat melakukan pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi

Sidang gugatan kasus sengketa hasil Pilpres 2019 memang belum digelar. Namun Ketua Tim Hukum BPN Prabowo – Sandi, Bambang Widjojanto sudah terlebih dahulu diadili oleh pihak-pihak yang berkeberatan atas pernyataan yang disampaikan

mantan Wakil Ketua KPK ini saat menyerahkan permohonan gugatan hasil Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi pada 24/05/2019.

Sebagaimana diketahui, usai menyerahkan permohonan gugatan, Bambang sempat berbicara di hadapan awak media, bahwa keberangkatan Tim Hukum BPN ke Gedung MK terkesan dihalang-halangi sehingga baru bisa menyerahkan permohonan gugatan sekitar 1,5 jam menjelang penutupan pendaftaran permohonan.

Tidak hanya itu, lewat pernyataannya Bambang juga dituduh telah membangun narasi adanya keberpihakan dari MK terhadap KPU dan capres-cawapres nomor urut 01 yang nota bene memegang kendali pemerintahan.

Menanggapi pernyataan Bambang Widjojanto yang disampaikan di Gedung MK, Sekjen Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni mengatakan bahwa pernyataan tersebut sangat politis.

“Bahasanya meliuk-liuk dan bersayap, tidak mencerminkan bahasa hukum seorang pengacara yang siap bersidang di Mahkamah Konstitusi,” kata Sekjen PSI ini melalui pernyataan tertulisnya pada 25/05/2019.

Antoni menambahkan, sejak datang ke MK, Bambang sudah membangun narasi bahwa rencana kedatangan Kuasa Hukum BPN ke MK dihalang-halangi. “Pada 21 – 22 Mei, justru kubu 02 yang mendorong aksi demo di depan Gedung Bawaslu, sehingga beberapa ruas jalan utama di Jalan MH Thamrin dan sekitarnya .”

Antoni mengingatkan, agar Bambang bersama timnya lebih baik memikirkan bukti hukum yang cukup untuk dibawa ke MK dan bukan membangun retorika karena MK merupakan institusi yang independent. “Tidak ada yang mengintervensi MK, termasuk pemerintah,” kata Sekjen PSI ini.

Kritikan lainnya yang dialamatkan ke Bambang disampaikan oleh mantan Hakim MK, Maruarar Siahaan karena Bambang terkesan meragukan integritas dan independensi MK. Bagi Maruarar, jika pernyataan Bambang hanya untuk mengingatkan agar MK menjaga integritas, independensi dan martabatnya, memang tidak jadi masalah. Tetapi, pernyataan  Bambang yang berharap MK bukan bagian dari rezim yang korup, merupakan ‘framing’ opini yang berbahaya.

“Ini berbahaya sekali. Dia mau membangun opini, apabila MK nanti menolak gugatan 02, maka lembaga ini korup dan bagian dari Pemilu curang,” kata Maruarar pada 25/05/2019. ‘Framing’ opini sebagaimana yang disampaikan Bambang tersebut, menurut Rektor UKI ini, selama ini terus menerus digaungkan oleh pada pendukung 02, bahkan sebelum pelaksanaan Pemilu, yakni ‘hanya kecurangan yang bisa mengalahkan Prabowo – Sandi’.

“Berbahaya sekali ini. Saya protes itu. Janganlah dibangun opini demikian,” kata  Maruarar.

Mantan Hakim MK periode 2003 – 2008 ini berharap, agar Bambang tidak lagi mengulangi membuat pernyataan yang dapat membuat situasi panas dan tidak kondusif di kalangan akar rumput hanya karena posisinya saat ini sebagai bagian dari kubu Prabowo – Sandi. Selain itu, Maruarar juga meminta, agar Tim Hukum BPN dan semua pihak menghormati MK.

“Jangan mengecilkan MK. Lembaga ini memiliki independensi dan integritas yang tinggi,” kata Maruarar. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.