Press "Enter" to skip to content

Tim Hukum BPN Tuntut Prabowo Jadi Presiden Berbekal Kliping Media

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Tim Hukum BPN saat Mengajukan Gugatan Kecurangan Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi

Sebanyak tujuh tuntutan telah dilayangkan Tim Hukum BPN ke Mahkamah Konstitusi, tiga diantaranya mendiskualifikasi paslon nomor urut 01, menetapkan Prabowo sebagai Presiden dan Sandiaga Uno sebagai wakil Presiden periode 2019 – 2024 atau memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemilihan ulang.

Tuntutan tersebut diajukan karena BPN menduga telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif yang telah dilakukan oleh paslon nomor urut 01. Untuk membuktikan kecurangan tersebut, sebanyak 51 barang bukti telah disertakan, 35 barang bukti berbentuk dokumen yang bersumber dari tautan pemberitaan, selebihnya berupa teori hukum tentang kedudukan mahkamah konstitusi.

Dengan barang bukti yang dinilai terlalu sedikit ditambah bentuk barang bukti berupa kliping alias tautan pemberitaan, banyak pihak yang berasumsi, sulit bagi Tim Hukum BPN untuk dapat membuktikan kecurangan TSM sebagaimana yang dituduhkan, atau bahkan permohonan pengajuan gugatan Pemilu 2019 bakal ditolah oleh MK. Benarkah demikian?

Direktur Hukum dan Advokasi TKN (Tim Kampanye Nasional) Jokowi – Ma’ruf, Ade Irfan Pulungan, menilai bahwa Tim Hukum BPN terkesan tidak siap dan terburu-buru dalam menyampaikan gugatan. “Menurut kami, pengajuan gugatan ke MK yang dilakukan 02 kurang siap dan kurang serius.

Ketidaksiapan tersebut menurut Ade, terlihat dari barang bukti yang disertakan. “Buktinya itu harus dibuktikan secara materiil, bukan formil. Kalau yang diajukan alat buktinya media online, itu kan hanya secara formil saja. Saya yakin kalau hanya mengandalkan link berita online, akan ditolak oleh MKI,” kata Ade pada 28/05/2019.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh peneliti senior LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Syamsuddin Haris. Melalui akun twitter pribadinya @sy_Haris, Syamsuddin menyayangkan langkah Tim Hukum BPN yang terlihat mengandalkan link tautan berita sebagai barang bukti.

“Sangat disayangkan jika bukti dugaan Tim Hukum Prabowo – Sandi yang dibawa ke MK hanya berisi klipping berita media cetak dan online, karena sangat mungkin akan ditolak mentah-mentah oleh MK,” tulis Syamsuddin di akun twitternya pada 26/05/2019.

Kurang kuatnya berita media untuk dijadikan sebagai alat bukti juga diungkapkan oleh Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif), Veri Junaidi. “Saya agak kurang yakin, dalam kasus sebesar ini tidak ada bukti yang dilampirkan dan hanya berita media. Kesimpulannya menurut saya kalau hanya menggunakan berita media seperti di permohonan, agak sulit untuk kemudian dikabulkan di MK,” papar Veri pada 26/05/2019 di Kantor Kode Inisiatif, Tebet, Jakarta.

Veri Junaidi

Pembuktian kecurangan Pemilu secara TSM, tambah Veri, seharusnya menggunakan bukti primer. Itupun tidak mudah karena pemohon wajib membuktikan bahwa alat bukti yang dimiliki memiliki keterkaitan satu dengan yang lain.

Berita yang sumbernya dari media massa, menurut Veri, merupakan bukti sekunder. Tim  Hukum BPN semestinya tidak hanya membawa bukti sekunder, tapi yang lebih utama adalah bukti primer berupa hasil penelusuran guna membuktikan dugaan kecurangan dari paslon nomor urut 01. Karena tudingan kecurangan seharusnya bermula dari temuan langsung di lapangan dan bukan dari pemberitaan di media massa.

Terkait dengan alat bukti berupa link berita di media online dan pemberitaan media cetak yang diserahkan Tim Hukum BPN ke MK, menurut Direktur Advokasi dan Hukum BPN, Sufmi Dasco Ahmad, hanya merupakan alat bukti permulaan sebelum nantinya diperbaiki.

“Ini kan masih dalam masa perbaikan. Baru nanti kita lengkapi,” terang Dasco di hadapan awak media pada 26/05/2019. Karena itu dia meminta agar TKN tidak membuat kesimpulan sendiri.

“Bagi yang mengatakan nggak cukup kuat, yang akan menyatakan itu kuat atau tidak cukup kuat adalah MK. Kami percaya kepada hakim MK. Kalau kami nggak percaya, ya, ngapain kami masukin,” kata Dasco.

Habiburrohman

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Direktorat Hukum dan Advokasi BPN, Habiburrokhman. “Jangan ketinggalan zaman, dong. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, jelas mengatur jika informasi elektronik dan atau cetakannya merupakan alat bukti hukum yang syah. UU ITE sudah hampir sepuluh tahun diberlakukan dan sudah ratusan perkara yang diputus dengan bukti link berita,” papar Habiburrokhman.

Dengan berpedoman pada UU ITE itulah, Habiburrokhman meyakini bahwa link berita merupakan alat bukti yang kuat untuk dibawa ke persidangan. “Link berita justru kuat karena sebelum diberitakan, dia melalui mekanisme keredaksian dan mengikuti kode etik. Saya sudah sering pakai bukti link berita di MK dan diterima pembuktiannya,” kata Habiburrokhman. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.