Press "Enter" to skip to content

Yusril: Link Berita Bisa Jadi Alat Bukti Persidangan, Tapi……

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Yusril Ihza Mahendra

Munculnya beragam pendapat dari berbagai pihak terkait alat bukti persidangan berupa link berita online dan kliping dari sejumlah media cetak yang diserahkan Tim Hukum BPN ke Mahkamah Konsatitusi (MK), membuat Yusril Ihza Mahendra ikut angkat bicara.

Ketua tim advokat TKN (Tim Kampanye Nasional) Jokowi – Ma’ruf ini menyampaikan, “Para advokat sudah paham, apa yang bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Jadi, alat bukti itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pemohon, bukti surat dan bukti lain,” terang Yusril pada 27/05/2019 di Gedung MK.

Kategori bukti surat, tambah Yusril, adalah bukti tertulis, seperti formulir C1 di TPS (Tempat Pemungutan Suara) serta bukti-bukti lain dalam bentuk tertulis termasuk berita dari media cetak atau link berita online.

“Jadi bukan kayak surat cinta. Pokoknya, yang tertulis itu kategorinya surat, dan harus otentik, bukan hasil fotocopy, bukan hasil rekaman video, sepeti itulah pemahaman kita tentang surat,” kata Yusril di hadapan para wartawan.

Namun, meski berita dari media cetak atau link berita media online bisa dijadikan alat bukti, tetapi alat bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus disertai dengan keterangan saksi.

Ketua Umum PBB (Partai Bulan Bintang) ini mencontohkan, seandainya dalam perkara Pilkada seorang petahana yang nota bene seorang kepala daerah semestinya tidak boleh memutasi pejabat terhitung enam bulan sebelum maju, kemudian ada informasi di media yang memberitakan pemutasian pejabat di daerah tersebut. Maka informasi dari media tersebut dapat dijadikan alat bukti.

“Namun, harus dikuatkan dengan alat bukti yang lain, seperti SK mutasi atau keterangan dari saksi. Tetapi, kalau hanya link beritanya saja, tentu tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Jadi jangan ditafsirkan lain-lain, pendapat kami seperti itu,” terang Yusril.

Menanggapi pertanyaan wartawan tentang Tim Hukum BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo Sandi yang dua diantaranya pernah bermasalah di MK yaitu Bambang Widjojanto dan Denny Indrayana, Ketua Tim Advokat TKN ini enggan menjawab dan tidak mau berpolemik.

“Hahaha… Kami nggak ada komentar, jadi kami berbaik sangka saja. Jadi siapapun advokat yang diajukan Pak Prabowo, Pak Sandi, insya Allah kami tidak akan persoalkan, tidak akan kami pertanyakan, kami terima apa adanya, jadi kami berbaik sangka saja,” jawab Yusril.

Pakar hukum Tata Negara ini mengatakan kalau dirinya menghormati rekan sejawat sesama advokat dan tidak mempersoalkan pendapat dari pihak lain. “Kalau pihak lain mau berkomentar, silahkan, tapi pihak kami, kami menghormati. Jadi sesama advokat itu teman sejawat, saling menghormati satu dengan yang lain, jadi kami tidak akan persoalkan,” kata Yusril.

Saat ditanya tentang salah satu tuntutan BPN yaitu agar KPU menetapkan paslon nomor urut dua sebagai presiden dan wakil presiden hasil Pemilu 2019, Yusril juga hanya menanggapinya sambil tertawa.

“Saya kira dibaca saja kewenangan MK. MK hanya memutuskan sengketa akhir Pemilu. Nanti tindak lanjutnya oleh KPU, kalau dimohon kepada MK namanya sebagai pemohon, ya boleh saja. Apakah akan dikabulkan atau tidak, kita serahkan kepada hakim,” jawab Yusril.

Menanggapi tentang isyu akan adanya demo besar-besaran di MK pada saat berlangsungnya persidangan, Ketua tim advokat TKN ini menganggapnya sebagai hal yang wajar. “Kalau aksi massa itu urusannya polisi, jadi insya Allah aman-aman saja dan biasalah kita sidang kalau Pilkada kan biasa rame begitu, kita sudah biasa menghadapi itu,” kata Yusril. (AGK)

 

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.