Press "Enter" to skip to content

Referendum Aceh, Bukti Pemerintah Lemah

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Masyarakat Aceh Tuntut Referendum

Bertempat di salah satu Gedung Amel Banda Aceh pada 27/05/2019, Ketua KPA (Komite Peralihan Aceh dan Ketua DPA PA (Partai Aceh), Muzakir Manaf yang biasa dipanggil Mualem, menyerukan referendum Aceh. Dalam sambutan peringatan wafatnya Wali Neugara Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk Muhammad Hasan Ditiro tersebut, Mualem menyampaikan bahwa kedepan Aceh meminta diadakan referendum.

Permintaan referendum tersebut atas dasar, negara di Indonesia tidak memiliki kejelasan terkait demokrasi dan keadilan. Dalam sambutannya, Mualem juga berpendapat bahwa Indonesia berada diambang kehancuran dari sisi apa saja.

Seruan referendum tersebut sontak diamini oleh tokoh-tokoh Aceh, termasuk yang berada di Jakarta, seperti Komite I DPD RI asal Aceh Fachrul Razi, Sekjen JIMI (Jaringan Intelektual Muda Islam) Andi Kurniawan dan sejumlah tokoh Aceh lainnya yang ikut mendukung pelaksanaan referendum.

Menanggapi permintaan referendum yang disuarakan oleh tokoh-tokoh Aceh tersebut, Anggota Dewan Pakar BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo – Sandi, Dradjad Wibowo menilai bahwa tuntutan dilakukannya referendum karena masyarakat Aceh melihat pemerintah Indonesia dibawah pimpinan Jokowi dinilai terlalu lemah terhadap gerakan separatisme.

“Yang disampaikan Mualem merupakan tamparan langsung bagi pemerintah Indonesia, karena diucapkan di hadapan Plt Gubernur, Pangdam, Kapolda serta pimpinan lembaga lain di Aceh,” ujar Dradjad pada 29/05/2019.

Mualem menurut Dradjad seolah menantang Jokowi dan pemerintahannya dan hal itu tidak akan berani dilakukan jika melihat pemerintah kuat. Karena pakemnya, ideologi dan gerakan separatisme akan cenderung berkembang disaat pemerintah dianggap lemah.

“Jadi saran saya, daripada buang-buang energi untuk tindakan represif terhadap ulama dan tokoh oposisi, lebih baik energinya dipakai untuk perang total terhadap ancaman nasional seperti separatisme, terorisme dan sebagainya,” tambah Dradjad.

Terkait seruan referendum yang disampaikan Mualem, Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago meminta kepada pemerintah agar belajar dari pengalaman di Timor Timur. Artinya, jika rakyat Aceh diberi kesempatan untuk melakukan referendum, maka negara Indonesia akan tamat.

Muzakir Manaf alias Mualem

“Belajar dari pengalaman Timor Timur, kalau diberikan referendum, mungkin NKRi sudah enggak ada lagi,” kata Pangi pada 29/05/2019.

Referendum menurut Pangi akan merugikan Indonesia, karena wilayah yang menang dipastikan akan memisahkan diri dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). “Tidak ada yang namanya referendum menguntungkan Indonesia, pasti yang menang minta pisah, yang minta tetap bergabung ke NKRI pasti kalah.”

Tidak hanya itu, jika rakyat Aceh diberikan referendum, maka dampaknya akan meluas karena wilayah-wilayah yang lain juga akan meminta hal yang sama. “Kalau semua diberikan referendum, pasti semua daerah minta merdeka, terancamlah disintegrasi NKRI,” terang Pangi. “Jadi tidak ada tempat untuk referendum. NKRI harga mati!”.

Pendapat senada disampaikan Ketua Umum DPP HIPAKAD (Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat), Hariara Tambunan. Usai acara dialog bertajuk “Merajut Persaudaraan & Kolaborasi Untuk Indonesia Damai Pasca Pemilu 2019” yang berlangsung pada 29/05/2019 di Kantor PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), Jakarta, dia menyampaikan bahwa pemerintah diharap tidak memandang sepele isu referendum yang disuarakan mantan Panglima GAM (Gerakan Aceh Merdeka), Muzakir Manaf.

“Pemerintah harus berdialog dengan yang meminta referendum tersebut, apa motivasinya, apa penyebabnya,” tutur Hariara yang berharap agar referendum tidak terjadi, karena melalui referendum pula pada tahun 1999 Indonesia kehilangan Timor Timur yang kini berganti nama menjadi Timor Leste.

“Sebagai Ketua HIPAKAD saya berharap hal tersebut jangan sampai terjadi. Timor Timur saja sudah kita sangat rugi, apalagi Aceh. Saudara kita di Aceh banyak, kita sangat mengharapkan 34 provinsi tetap satu negara Indonesia Merah Putih,” harap Hariara. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.