Press "Enter" to skip to content

Menyoal Referendum Aceh

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Referendum Aceh

Wacana Referendum Aceh yang digulirkan Muzakir Manaf alias Mualem yang disampaikan saat memberikan sambutan dalam peringatan 9 tahun wafatnya Wali Neugara Aceh, Teuku Muhammad Hasan Tiro pada 27/05/2019 terus menuai tanggapan. Salah satu tokoh dari Aceh yang ikut mendukung dilakukannya referendum tersebut adalah Anggota DPR RI, Fachrul Razi.

Melalui pernyataan tertulisnya pada 31/05/2019, dia meminta ketegasan dari pemerintah untuk menjawab wacana tentang referendum tersebut, “Pernyataan itu merupakan satu sikap politik yang tegas untuk menjawab quo vadis Aceh ke depan menghadapi Indonesia yang terus menuju pada kehancuran dan kegagalan dalam berdemokrasi.”

Menurut Fachrul, apa yang disampaikan Muzakir Manaf merupakan luapan kekecewaan terhadap kondisi Aceh yang hingga kini jauh dari kemajuan dan keberhasilan.|”Sebagai wakil rakyat, sangat wajar jika saya memperjuangkan referendum sebagaimana keinginan rakyat Aceh.”

Menanggapi wacana tentang referendum yang terus bergulir tersebut, Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu dengan singkat mengatakan agar Mualem tidak berbicara lagi tentang persoalan tersebut.

“Ah, Muzakir Manaf nggak usah ngomong gitu, nanti kalau TNI ke sana dibilang DOM (Daerah Operasi Militer) lagi,” kata Menhan di kantornya pada 30/05/2019.

Bagi Ryamizard, tidak ada lagi kata referendum dalam kamus kebangsaan Indonesia, karena negara harus utuh dari Sabang sampai Merauke. “Kita harus menjaga keutuhan dan kedaulatan negara kita.”

Pendapat senada juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto yang menegaskan bahwa aturan soal referendum sudah dicabut sehingga referendum Aceh sudah tidak relevan.

“Masalah referendum itu dalam khasanah hukum di Indonesia sudah selesai, tidak ada (referendum,” tegas Wiranto pada 31/05/2019 di Kantor Kemenko Polhukam.

Ditambahkan oleh Wiranto bahwa Tap MPR yang mengatur tentang referendum, yaitu Tap MPR nomor 8 tahun 1988 sudah dicabut lewat Tap MPR nomor 4 tahun 1993. Begitu juga dengan Undang-Undang yang mengatur referendum, yaitu UU No.6 Tahun 1999, sudah dicabut melalui UU No.5 Tahun 1985.

Karena itu, sekali lagi Wiranto menyampaikan, “Ruang untuk referendum dalam hukum positif di Indonesia sudah tidak ada, jadi tidak relevan lagi.”

Tidak hanya itu, jika dihadapkan dengan pengadilan internasional yang mengatur persoalan tersebut, menurut Menko Polhukam juga tidak relevan karena hanya dekolonisasi yang bisa dimasukkan ke dalam proses referendum sebagaimana Timor Timur sebelum menjadi Timor Leste.

Terkait dengan langkah-langkah yang akan diambil, Wiranto dengan tegas menyampaikan bahwa pemerintah akan menindak tegas dan memberikan sanksi hukum. “Nanti ada proses-proses hukum soal masalah ini.”

Menko Polhukam ini juga berasumsi, permintaan referendum yang dilontarkan Muzakir Manaf disebabkan karena kekecewaannya pada hasil Pemilu serentak 2019 serta hasil dari Pilgub Aceh.

“Mungkin ada kekecewaan karena Pilgub kalah dan Partai Aceh kursinya melorot,” tutur Wiranto. Sebagaimana diketahui, sejak pertama kali mengikuti Pemilu, kursi yang diperoleh Partai Aceh memang terus merosot. Pada tahun 2009 berhasil meraih 33 kursi, Tahun 2014 turun menjadi 29 kursi dan pada Pemilu 2014 hanya meraih 18 kursi.

Berbeda dengan Moeldoko. Kepala Kantor Staf Presiden ini justru menilai Referendum Aceh hanya sebatas wacana, sehingga ajakan tersebut tidak perlu ditanggapi secara serius. “Itu kan baru wacana. Tapi kalau sudah menuju pada niat itu, sudah beda cara menilainya. Kalau sekarang baru wacana akademik, ya boleh saja itu,” ungkap Moeldoko pada 31/05/2019 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Kepala Kantor Staf Presiden ini juga menegaskan tentang kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). “Sehingga kalau ada upaya untuk memisahkan diri dari itu, jelas-jelas melanggar konstitusi,” papar mantan Panglima TNI ini.

Penilaian bahwa Referendum Aceh hanya sebatas wacana sehingga tidak perlu ditanggapi berlebihan, juga disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR, Mardani Ali Sera. Dia yakin, permintaan referendum tersebut dapat diselesaikan secara politis sehingga tidak perlu tindakan represif.

“Ide referendum bukan penyelesaian politis, bahkan bertentangan dengan prinsip NKRI harga mati. Meski demikian, semua ide dan gagasan  tidak bijak dihadapi dengan tindakan represif,” ujar politisi PKS ini pada 31/05/2019.

Wacana referendum tersebut dalam penilaian Mardani merupakan bentuk dinamika politik dan harus diselesaikan secara politis pula.”Semua pihak mesti bijak dan membangun komunikasi politik yang saling menghargai,” kata Mardani. (AGK)

 

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.