Press "Enter" to skip to content

Pesan untuk MK dari Para Pakar Hukum

  •  
  •  
  •  
  •  
Mahfud MD

Jelang sidang perdana kasus gugatan hasil penghitungan suara oleh KPU pada Pilpres 2019 yang akan digelar MK (Mahkamah Konstitusi) setelah lebaran, tepatnya pada 14/06/2019, sejumlah pesan disampaikan para pakar hukum kepada MK. Salah satu diantaranya adalah pesan yang ditulis mantan Ketua MK,

Mahfud MD melalui akun twitternya @mohmahfudmd pada 30/05/2019.

Mahfud berharap MK dapat menjaga independensi serta tidak takut terhadap teror dalam menangani sengketa Pemilu. Diingatkan pula bahwa  MK pernah dinobatkan sebagai salah satu mahkamah terbaik di dunia.

“Wahai teman-teman di Mahkamah Konstitusi (MK). Jagalah independensi, jangan mau diintervensi dan jangan sudi diteror. Dengan profesionalitas dan keteguhan hati. Dulu pada usia 9 tahun (2012), MK Indonesia dinobatkan dalam “Hanvard Hanbook masuk dalam 10 MK terbaik (terfektif) di dunia,” kata Mahfud dalam cuitan twitternya.

Pesan yang berbeda disampaikan pakar hukum tata negara, Margarito Kamis pada 31/05/2019. “Saya percaya pada kemampuan dia (Hakim MA) dan saya percaya hakim akan objektif, akan adil dalam memeriksa dan melihat masalah yang dipersoalkan itu.”

Namun demikian, Margarito meminta agar para hakim MK mendalami sejumlah pasal dalam UUD 1945 untuk dijadikan sebagai acuan dalam menangani perkara. Setidaknya ada tiga pasal yang menurut Pakar Hukum Tata Negara ini mesti didalami oleh Anwar Usman cs.

“Saya minta agar para hakim mendalami pasal 6A UUD 1945 khususnya ayat 5, mendalami pasal 22E ayat 1` dan mendalami pasal 24C ayat 1,” harap Margarito.

Isi dari pasal-pasal yang disebutkan Margarito tersebut adalah: pada pasal 5A ayat 5 berkenaan dengan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam UU. Pasal 22E ayat 1 tentang pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

Sedang pasal 24C ayat 1 berbunyi, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Sementara itu mantan Ketua MK periode 2013 – 2015, Hamdan Zoelva meminta agar para hakim MK tidak boleh menutup mata dalam menegakkan keadilan pada sengketa pemilu, melainkan harus melakukan interpretasi, agar jelas persoalan dalam sengketa pemilu mengandung kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.

“Dalam memberi putusan, Hakim MK tidak boleh hanya sebagai ‘Mahkamah Kalkulator’. Tantangan hakim konstitusi termasuk membuat pertimbangan putusan, yang harus relevan dan mengadopsi seluruh aspek dan semua pihak dalam sengketa pemilu. Jangan sampai dalam membuat putusan tidak mengakomodir seluruh permasalahan yang ada,” kata Hamdan di Ibis Hotel Jakarta.

Bagi hakim MK, menurut Hamdan, tantangan terberatnya adalah tekana psikologis dalam menyelesaikan perkara. Sehingga selain dibutuhkan cara dan formasi efektif dalam sidang panel dan sidang pleno, para hakim MK juga harus menjaga kesehatannya. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.