Press "Enter" to skip to content

Gandeng Demokrat ke Partai Koalisi Pendukung Pemerintah, Sama Seperti Memelihara Anak Macan

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Presiden Joko Widodo bertemu Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Bogor, Rabu, 2/5/2019

dibubarkannya Koalisi Indonesia Adil dan Makmur, pada 28/06/2019, banyak pengamat politik yang menilai, Partai Demokrat akan merapat ke partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi – Ma’ruf.

Salah satu alasannya menurut Hendri Satrio, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina, adalah untuk meningkatkan elektabilitasnya lima tahun ke depan.

Sebab, jika memilih menjadi oposisi, elektabilitas partai berlambang mercy ini akan menurun. Hal tersebut didasarkan pada hasil Pemilu sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, Pada Pemilu  2014, Demokrat berhasil memperoleh 12.728.913 suara. Namun saat bergabung dengan koalisi partai oposisi pada Pemilu 2019, perolehan suara Demokrat menurun 7,77 persen atau 10.876.507 suara.

“Elektabilitas Partai Demokrat mengalami penurunan selama berada di luar pemerintahan. Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri, sehingga untuk dapat menaikkan elektabilitas, dia harus masuk pemerintahan,” kata Hendri dalam sebuah acara diskusi yang digelar di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat pada 29/06/2019.

Alasan lain yang  membuat Demokrat kemungkinan besar akan bergabung ke pemerintahan Jokowi – Ma’ruf adalah untuk meningkatkan elektabilitas Komandan Satgas Bersama (Kogasma) Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang digadang-gadang akan maju dalam Pilpres 2024.

Karena jika Jokowi mengajak Demokrat untuk menjadi bagian dari partai koalisi pendukung pemerintahan, maka hampir bisa dipastikan AHY-lah yang diberi peluang untuk menduduki jabatan penting dalam pemerintahan.

Langkah yang kemungkinan besar akan diambil oleh Partai Demokrat tersebut, menurut Pengamat Politik Tony Rosyid, perlu diwaspadai oleh PDIP selaku motor utama partai koalisi pendukung pemerintahan, apabila PDIP berharap menempatkan kembali kadernya sebagai pengganti Joko Widodo.

“Saat PDIP menerima Demokrat, sama seperti memelihara anak macan dan dapat mengulang sejarah masa lalu,” kata Tony. Alasannya menurut Tony merujuk pada saat Megawati menjadi Presiden RI. Ketika itu SBY menduduki jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Beberapa bulan menjelang pelaksanaan Pemilu 2004, SBY meletakkan jabatannya dan maju bersama Jusuf Kalla dalam Pilpres 2004 dan Megawati menjadi salah satu rivalnya. Akhirnya, SBY – JK berhasil memenangkan pertarungan Pilpres 2004.

“Saat ini AHY akan masuk ke kubu Megawati. Tidak menutup kemungkinan sejarah masa lalu akan terulang dan AHY akan menjadi anak macan dimasa mendatang,” papar Tony.

“Dalam perpolitikan tanah air, AHY itu masih new comer, masih di-remote dan belum dilepas sepenuhnya oleh ayahnya selaku kreatornya,” terang Tony. Karena itu, menurut Tony, PDIP harus memiliki kalkulasi sekaligus strategi jitu apabila ingin memasukkan AHY ke dalam pemerintahan Jokowi – Ma’ruf.

Terlepas dari dugaan banyak pengamat politik yang memprediksi Demokrat akan bergabung ke partai koalisi pendukung pemerintahan, Sekjen Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan menyampaikan bahwa hingga kini Demokrat masih belum menentukan sikap dan arah politiknya, apakah akan mendukung pemerintahan atau menjadi oposisi. Karena masih akan dimusyawarahkan dan diputuskan oleh Majelis Tinggi.

“Soal calon presiden dan wakil presiden itu wilayahnya Majelis Tinggi partai, begitu juga dengan sikap dan arah kebijakan politik Demokrat,” kata Hinca di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.