Press "Enter" to skip to content

Demokrasi di Indonesia Terancam Kembali ke Masa Orde Baru

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Demokrasi di Indonesia Terancam Kembali ke Masa Orde Baru

Pasca diputuskannya hasil sengketa Pemilu 2019 oleh Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh dalil permohonan dari Tim Hukum Prabowo – Sandi, banyak pengamat menilai dua partai pendukung capres nomor urut 02 akan berbelok arah dengan bergabung ke koalisi pemerintah. Kedua partai yang dimaksud adalah PAN dan Partai Demokrat.

Sinyal kuat adanya keinginan dari kedua partai tersebut untuk bergabung ke koalisi pemerintah disampaikan oleh para elite kedua parpol, baik secara tersirat maupun secara terbuka, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh  Bara Hasibuan, Eddy Soeparno dan Zulkifli Hasan dari PAN serta Andi Arief, Hinca Pandjaitan dan Amir Syamsuddin dari Partai Demokrat.

Menanggapi kemungkinan bergabungnya PAN dan Demokrat ke kubu pemerintah, disatu sisi akan memperkuat posisi pendukung pemerintah di tubuh parlemen, namun di sisi lain dapat mengancam keberlangsungan proses demokrasi di parlemen karena ketidakseimbangan antara partai pendukung pemerintah dengan partai oposisi, demikian yang disampaikan Adi Prayitno, Pengamat politik dari UIN (Universitas Islam Negeri) Syarif Hidayatullah.

Adi menilai, besarnya kekuatan partai pendukung pemerintah akan membuat suara partai oposisi tidak memiliki arti di parlemen, sehingga memungkinkan terciptanya pemerintahan yang otoriter.

“Jika dilihat probabilitinya, Demokrat dan PAN memungkinkan untuk bergabung dengan koalisi pemerintah. Namun, oposisi yang sehat sangat dibutuhkan dalam demokrasi. Karena itu, akan menjadi lebih baik apabila Demokrat dan PAN tetap berada di luar pemerintah atau menjadi oposisi,” kata Adi.

Pengamat Politik ini mengkhawatirkan, jika Demokrat dan PAN mendukung koalisi pemerintah, dapat terjadi homogenitas politik sebagaimana yang terjadi pada masa Orde Baru. Saat itu, proses politik berjalan dengan tidak dinamis sehingga tidak ada yang mengontrol pemerintah dan menjadikan penguasa bertindak otoriter.

Pendapat yang senada juga disampaikan oleh Juanda, Ahli Hukum Tata Negara dari IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) dalam sebuah diskusi yang berlangsung pada 01/07/2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Juanda menilai, demokrasi yang berlangsung di Indonesia kondisinya bisa menjadi tidak sehat, jika sebagian besar parpol yang duduk di parlemen menjadi pendukung pemerintah. Hal tersebut terjadi apabila PAN dan Demokrat bergabung ke koalisi pendukung pemerintah, karena dari 9 parpol  yang ada di parlemen, hanya 2 partai yang menjadi oposisi yaitu Gerindra dan PKS.

Peran oposisi, menurut Juanda, dalam sebuah negara demokrasi sangat diperlukan guna mengontrol program dan kegiatan pemerintah. Manakala kekuatan parlemen yang super dominan mendukung eksekutif, maka potensi untuk menjadi otoriter menjadi semakin besar.

“Disaat kekuasaan itu semakin menumpuk dalam satu tangan, maka itulah yang namanya tirani, dan otoriter absolut akan terjadi,” papar Juanda. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.