Press "Enter" to skip to content

Partai Demokrat Bergejolak, SBY Dinilai Gagal Sebagai Ketua Umum

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Konferensi Pers yang Digelar Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat pada 02-07-2019

Desakan agar Partai Demokrat menggelar kongres luar biasa (KLB) atau mempercepat pelaksanaan kongres sebelum bulan September 2019 kembali mencuat. Jika sebelumnya desakan untuk menggelar kongres luar biasa dilontarkan oleh sejumlah politikus senior Demokrat

yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat, maka kali ini desakan tersebut datang dari Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) Partai Demokrat.

Melalui konferensi pers yang digelar pada 02/07/2019 di kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Sahat Saragih, salah satu anggota FKPD Partai Demokrat menyampaikan bahwa desakan untuk menggelar KLB bertujuan untuk menyelamatkan partai.

“Pelaksanaan kongres harus dipercepat selambat-lambatnya bulan September 2019, agar Demokrat dapat diselamatkan untuk dapat besar kembali,” papar Sahat dengan didampingi sejumlah koleganya, yaitu Subur Sembiring, Hengki Luntungan, Akbar Yusuf Siregar, Murtada Sinuraya, Mustika Karim dan Suryadi.

Dalam kesempatan itu, secara khusus Hengki Luntungan yang mengklaim sebagai salah satu pendiri Partai Demokrat yang juga ikut menyusun AD/ART Partai, membeberkan sejumlah alasan yang membuat FKPD Partai Demokrat mendesak digelarnya KLB.

Salah satu alasannya adalah karena SBY dinilai gagal menjadi Ketua Umum Partai Demokrat selama dua periode. Indikator dari kegagalan tersebut menurut Hengki dapat dilihat dari perolehan suara partai yang terus mengalami penurunan dari 20,40 persen pada Pemilu Legislatif tahun 2009 menjadi 10,19 persen pada Pileg 2014.

“Pada periode kedua SBY gagal lagi, sehingga pada Pemilu 2019 hanya memperoleh suara 7,77 persen atau suara hilang 61,91 persen” papar Hengki yang mengibaratkan SBY dua kali tinggal kelas.

Kegagalan tersebut, tambah Hengki, disebabkan karena SBY tidak menjalankan managemen dengan baik dan melanggar AD/ART hasil kongres Bali pada tahun 2013 dan hasil kongres Surabaya tahun 2020. SBY dinilai telah menjadikan Partai Demokrat sebagai partai dinasti dengan melanggar norma-norma kepemimpinan partai serta membohongi para pendiri, deklarator dan seluruh kader yang menjadi bagian dari sejarah berdirinya Partai Demnokrat.

“SBY bukan pendiri Partai Demokrat, apalagi memilikinya,” tegas Hengki.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum FKPD Partai Demokrat, Subur Sembiring menyampaikan bahwa kemenangan yang diraih Demokrat pada Pemilu 2004 dan 2009 bukan karena SBY melainkan karena kerja keras pengurus DPD dan DPC yang saat itu dipimpin Subur Budhisantono (2004) dan Hadi Utomo (2009).

“Perolehan suara sebesar 20,40 persen pada Pemilu 2009, mungkin ada pengaruh SBY sebagai presiden, tapi bukan mutlak,” kata Subur.

Sebaliknya, hancurnya Partai Demokrat yang mengalami penurunan perolehan suara pada dua pemilu terakhir, menurut FKPD Partai Demokrat disebabkan karena SBY melakukan banyak pelanggaran AD/ART. Beberapa pelanggaran tersebut, kata Sahat Saragih, diantaranya adalah: menerapkan rangkap jabatan, membuat jabatan struktur diluar hasil kongres serta membuat konvensi presiden untuk Pemilu 2014 namun tidak menjalankannya.

Sahat juga menilai pembentukan Komando Satgas Bersama Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono tidak bermanfaat dan gagal dalam pemenangan Pemilu 2019.

Ferdinand Hutahaean

Menanggapi desakan dilaksanakannya KLB oleh FKPD Partai Demokrat, Ferdinand Hutahahean, Ketua Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat menyampaikan bahwa mereka yang mengatasnamakan FKPD Partai Demokrat tidak memiliki hak suara dalam partai  dan menganggap orang-orang tersebut sekedar mencari popularitas dalam kancah politik serta tidak tahu diri.

“Kami yang ada di DPP Partai Demokrat, sebenarnya tidak ingin menanggapi kelompok yang kami anggap sebagai kelompok yang tidak tahu diri, kelompok yang tidak memahami aturan dan kelompok yang hanya ingin memanfaatkan situasi untuk mencoba eksis di kancah politik,” papar Ferdinand pada 02/07/2019 melalui pernyataan tertulisnya.

Dalam aturan partai, tambah Ferdinand, hak suara hanya dimiliki DPD dan DPC. Sehingga DPD dan DPClah yang memiliki hak untuk mengevaluasi SBY selaku Ketua Umum.

“Mereka hanya memperalat dan memanfaatkan nama Forum Pendiri Partai, namun para pendiri partai itu tidak memiliki hak suara. Forum pendiri tersebut tidak terdapat dalam AD/ART partai,” kata Ferdinand. (AGK)

 

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.