Press "Enter" to skip to content

Menunggu Amnesti Presiden untuk Baiq Nuril

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Baiq Nuril Maknun

Langkah hukum terakhir yang dilakukan Baiq Nuril Maknun berupa permohonan PK (Peninjauan Kembali) atas perkara pelecehan seksual, diputuskan ditolak oleh Mahkamah Agung. Sehingga guru honorer yang menjadi korban pelecehan seksual oleh Kepala Sekolahnya ini harus menerima vonis hukuman 6 bulan penjara serta denda Rp.500 juta sebagai pengganti hukuman 3 bulan kurungan.

Menanggapi vonis yang dijatuhkan Mahkamah Agung tersebut, Ade Wahyudin, Koordinator Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Pers menyampaikan kekecewaannya, karena tindakan Nuril yang merekam pelecehan seksual yang menimpah dirinya semestinya mendapat dukungan serta perlindungan dari negara.

Ironisnya, bukannya membebaskan, Nuril justru dijerat hukuman penjara karena dianggap mendistribusikan informasi elektronik bermuatan kesusilaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Kesulisaan, Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 27 Ayat 1.

Keputusan MA tersebut dalam penilaian Bestha Inatsan, Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, dinilai kurang cermat, karena dalam Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017 disampaikan bahwa dalam pemeriksaan perkara, hakim diminta mempertimbangkan beberapa aspek kesetaraan gender dan nondiskriminatif dalam proses identifikasi fakta persidangan.

“Namun sayang, hal tersebut gagal dilakukan MA, sehingga berdampak pada putusan pemidanaan Ibu Nuril,” kata Bestha.

Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Jakarta, 05/07/2019, Maidina Rahmawati, peneliti dari Institute Criminal for Justice Reform tidak hanya menyesalkan putusan MA, tapi juga berharap agar apa yang dialami Nuril tidak membuat para korban pelecehan seksual merasa takut untuk bersuara dan melaporkan apa yang mereka alami.

“Koalisi masyarakat sipil mendesak agar putusan PK MA tidak dijadikan preseden dalam penanganan perkara perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Karena hal tersebut dapat mematikan upaya dalam mendorong korban kekerasan seksual untuk beraani berbicara dan bertindak atas kekerasan yang mereka alami,” kata Maidina.

Selain itu Kelompok Masyarakat Sipil juga mendesak agar presiden menggunakan kewenangan yudisialnya dengan memberikan amnesti kepada Nuril, korban pelecehan seksual yang justru menerima hukuman, serta menagih janji DPR agar membentuk tim eksaminasi. Karena dengan dibentuknya tim eksaminasi, akan dapat dilihat bahwa kasus ini tidak layak diproses dan diadili.

Menanggapi tuntutan tersebut, Arsul Sani, Anggota Komisi III DPR RI mengatakan bahwa kasus tersebut secara umum akan jadi bahan rapat konsultasi antara DPR dengan MA. Meski demikian, posisi DPR tidak dalam kapasitas melakukan eksaminasi terhadap putusan MA.

“Tentunya putusan MA tersebut mengecewakan banyak elemen masyarakat yang berharap keadilan substantif dapat ditegakkan. Namun, karena sudah menjadi putusan pengadilan, maka tetap harus diterima sebagai sebuah putusan akhir sebagaimana yang diamanatkan dalam sistem hukum kita,” tutur Arsul Sani.

Selanjutnya, kata politisi dari PPP ini, Presiden dapat diminta mempertimbangkan fakta-fakta yang ada, sehingga Presiden dapat mengeluarkan amnesti untuk membebaskan Nuril.

Kasus yang menyedot perhatian publik di tanah air dalam satu tahun terakhir ini, rupanya juga mendapat perhatian dari Joko Widodo.

“Sejak awal perhatian saya terhadap kasus ini tidak berkurang. Namun sekali lagi, kita harus menghormati putusan Mahkamah Agung,” kata Presiden dalam siaran persnya di Jakarta, 05/07/2019.

“Nanti kalau sudah masuk ke saya, menjadi wilayah kewenangan saya, ya akan saya gunakan kewenangan yang saya miliki. Saya akan bicarakan dulu dengan Menteri Hukum dan HAM, juga dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, serta Jaksa Agung, untuk menentukan apakah amnesti atau yang lainnya,” janji Presiden.

Janji presiden untuk memberikan amnesti  tersebut menjadi harapan terakhir bagi Baiq Nuril agar terbebas dari jerat hukum. Jika janji tersebut benar-benar diwujudkan oleh Presiden, sama artinya dengan mewujudkan harapan dari sebagian besar masyarakat. Karena sejauh ini sudah ada 241.331 warga Indonesia yang ikut menandatangani petisi melalui platform digital dengan tajuk “Amnesti untuk Nuril: Jangan Penjarakan Korban!”. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.