Press "Enter" to skip to content

SKT FPI Terancam Tidak Bisa Diperpanjang. Ini Alasannya!

  •  
  •  
  •  
  •  
Direktur bidang Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo

Pada tanggal 19 Juli 2019 yang akan datang, SKT (Surat Keterangan Terdaftar) FPI (Front Pembela Islam) akan habis masa berlakunya. Sebagaimana organisasi masyarakat yang lain, SKT wajib diperpanjang setiap 5 tahun sekali berdasarkan Permendagri No.57 tahun 2017. Menjadi persoalan tersendiri bagi FPI, karena SKT dari ormas yang dipimpin Rizieq Shihab ini terancam tidak bisa diperpanjang.

Pengajuan perpanjangan SKT FPI sebenarnya sudah dilakukan oleh Ketua Bantuan Hukum FPI, Sugito Atmo Prawiro. Namun, dari 20 persyaratan wajib yang harus dipenuhi untuk proses perpanjangan SKT, baru 10 yang dilengkapi. Salah satu syarat yang masih belum dilengkapi adalah rekomendasi dari Kementrian Agama.

“Ormas ini kan bergerak di bidang agama, jadi persyaratannya harus mendapat rekomendasi dari Kementrian Agama,” terang Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri, Soedarmo di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, 16/07/2019.

Selain itu, tambah Soedarmo, FPI juga belum menyerahkan AD/ART yang ditandatangani pengurusnya, Surat Keterangan Domisili, surat pernyataan tidak menggunakan lambang, gambar, bendera yang sama dengan ormas lain, surat pernyataan tidak ada konflik internal,  dan beberapa persyaratan yang lain.

“Karena AD/ART masih belum ditandatangani pengurus artinya masih konsep, maka dari itu kami kembalikan lagi untuk diperbaiki,” kata Soedarmo yang menambahkan bahwa tidak ada batasan waktu untuk memenuhi semua persyaratan. “Prinsipnya kami hanya menunggu. Tergantung dia mau dikembalikan bulan depan atau kapanpun.”

Selain persyaratan wajib yang baru separuh dipenuhi, persoalan lain yang membuat SKT FPI terancam tidak bisa diperpanjang adalah faktor yang tidak terkait dengan urusan administrasi. Justru faktor kedua ini yang paling mengancam eksistensi FPI.

Menurut Soedarmo, selain syarat-syarat formal yang harus dipenuhi, untuk mengeluarkan ijin perpanjangan SKT pihak Kemendagri juga mempertimbangkan hal-hal lain, seperti masukan dari organisasi masyarakat yang lain, masukan dari sejumlah kementrian dan lembaga, serta aspirasi masyarakat luas.

“Kita juga akan melihat berbagai masukan dari masyarakat. Selama ini masukan dari masyarakat kan banyak, mulai dari penolakan masyarakat hingga petisi. Selain itu kita juga akan membicarakannya bersama kementrian dan lembaga yang tergabung dalam tim penertiban dan pembinaan ormas,” kata Soedarmo.

Menanggapi pernyataan Soedarmo, Sugito selaku Ketua Bantuan Hukum FPI meminta agar pihak Kemendagri hanya memperhatikan syarat-syarat administratif dan tanpa menggunakan pertimbangan politik.

Jika dalam membuat pertimbangan untuk perpanjangan SKT, Kemendagri memasukkan reaksi masyarakat serta masukan dari sejumlah kementrian dan lembaga, menurut Sugito, hal tersebut sama dengan menggunakan pertimbangan politik.

“Itu sih namanya politis, bukan yuridis. Kalau yuridis kan harus mempertimbangkan hak dan kewajiban FPI selama jadi ormas,” kata Sugito. “Untuk urusan politis, kami tidak ikut campur, yang jelas secara hukum kita harus menaati segala apa yang menjadi prosedur hukum di Indonesia,” pungkas Sugito. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.