Press "Enter" to skip to content

Ungkapan Kekecewaan Atas Hasil Inverstigasi TGPF Kasus Novel Baswedan

  •  
  •  
  •  
  •  

Laporan hasil investigasi TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan yang disampaikan pada 17/07/2019 menimbulkan kekecewaan sejumlah pihak.

Pasalnya, belum ada satupun pelaku aksi teror yang berhasil diungkap oleh TGPF, baik pelaku di lapangan maupun aktor intelektualnya. Berikut beberapa ungkapan kekecewaan yang ditujukan kepada TGPF.

Novel Baswedan 

Novel Baswedan

Korban dari aksi teror yakni Novel Baswedan sudah barang tentu orang yang paling kecewa saat mendengar hasil investigasi TGPF. Karena kasus itu sendiri sudah terkatung-katung selama lebih dari dua tahun.

Saat Polri membentuk TGPF, harapan untuk mengetahui pelaku sekaligus motif dari aksis teror tersebut muncul. Namun ternyata setelah menyelesaikan tugasnya dengan melewati masa selama 6 bulan, laporan yang disampaikan TGPF ibarat jauh panggang darai api.

Ungkapan kekecewaan Novel tersebut disampaikan kepada Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap dan Kuasa Hukum Novel, Alghiffari Aqsa.

“Novel menyampaikan bahwa dia sangat kecewa pada TGPF karena membuat dia sebagai korban justru merasa terpukul,” ungkap Yudi pada 17/07/2019 pada jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan.

Menurut Yudi, hasil investigasi TGPF yang belum juga mampu menuntaskan kasus Novel, membuat KPK serta masyarakat menaruh kecurigaan akan independensi dari investigasi tersebut.

“Harapan kami yang semula positif ternyata sia-sia, karena tidak ada satupun pelaku yang diungkap. Ini justru akan menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat,” kata Yudi.

Kecurigaan terhadap independensi TGPF itulah yang membuat Novel melalui kuasa hukumnya Alghiffari Aqsa, meminta agar dibentuk TGPF Independen yang langsung berada dibawah kewenangan presiden.

“Kami menuntut agar Presiden mengambil tanggung jawab atas pengungkapan kasus Novel dengan membentuk TGPF Independen,” katga Alghiffari di depan Gedung KPK.

Tuntutan yang disampaikan tersebut merupakan bentuk respon atas hasil investigasi TGPF dan Polri yang ternyata tidak ada perkembangan berarti, sehingga sudah seharusnya jika diambil alih oleh tim yang lebih independen. Sehingga TGP Indenpenden nantinya tidak berada di bawah tanggung jawab Kapolri melainkan di bawah Presiden.

“Presiden Jokowi harus bertanggungjawab atas pengungkapan kasus ini dan tidak boleh melempar tanggung jawab kepada pihak lain,” kata Ketua LBH Jakarta ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi

Laode M Syarif

Pihak kedua yang merasa kecewa atas hasil investigasi TGPF adalah institusi tempat Novel Baswedan bekerja yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ungkapan kekecewaan tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif yang mengatakan bahwa penyerangan terhadap Novel bukan sekedar serangan terhadap pribadi korban melainkan terkait dengan profesi Novel selaku penyelidik KPK.

“Serangan terhadap Novel bukan sekedar serangan yang bersifat pribadi, melainkan karena pekerjaan yang dia lakukan dalam pemberantasan korupsi. Bahkan, kami pandang ini sebagai serangan terhadap institusi KPK,” papar Laode.

Menurut Laode, awalnya KPK menaruh harapan saat dibentuk TGPF. Namun harapan tersebut berbuah kekecewaan karena belum ada satu pelakupun yang berhasil diungkap. “Sejak awal kami berharap pelaku dapat ditemukan. Namun, ternyata belum ada satupun calon tersangka, sehingga belum ada perkembangan yang signifikan untuk menemukan pelaku.

Indonesia Corruption Watch

Donal Fariz

Sebagai lembaga yang juga aktif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, ICW (Indonesia Corruption Watch) juga menyampaikan kekecewaannya lewat Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Donal Fariz.

Hasil laporan investigasi yang dipaparkan TGPV menurut Donal akan berimplikasi pada munculnya banyak pertanyaan dari masyarakat karena belum ada tanda-tanda apapun terkait pelaku dan dalang penyerangan yang berhasil diungkap.

“Publik lagi-lagi akan mempertanyakan kepada pemerintah dalam hal ini presiden, mengapa kasus Novel tidak kunjung tuntas?” kata Donal pada 17/07/2019.

Tuntutan dari publik itulah yang membuat Polri, menurut Donal harus lebih serius dalam menangani kasus Novel, karena publik tidak hanya sekedar mempertanyakan, tapi juga ikut mengawal dan akan menagih janji Polri untuk mengungkap kasus tersebut.

Jika kasus tersebut ternyata tidak berhasil diungkap, Donal memastikan publik akan menilai bahwa polisi tidak serius dalam menangani kasus Novel Baswedan.

“Hal itu akan berimplikasi pada legitimasi institusi kepolisian, karena akan menjadi bahan yang selalu dipertanyakan dan ditagih oleh publik,” papar Donal. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.