Press "Enter" to skip to content

Pro-Kontra Parpol Terkait Amandemen UUD 1945

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Amandemen UUD 1945

PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) saat ini sedang getol memperjuangkan kembalinya GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara). Karena itulah partai berlambang kepala banteng ini berupaya melakukan amandemen terhadap UUD 1945 pasal 2 dan 3 tentang eksistensi, kedudukan hukum dan kewenangan MPR.

Rencana PDIP tersebut sudah barang tentu menuai respon dari partai-partai politik lainnya, baik pro maupun kontra. Berikut sikap dari partai-partai politik terkait usulan PDIP yang ingin mengembalikan kewenangan MPR tersebut.

Partai Gerindra

Meski saat Pilpres kemarin partai yang dibentuk Prabowo Subianto ini menjadi rival politik PDIP, namun usulan PDIP untuk melakukan amandemen UUD 1945 didukung sepenuhnya oleh Partai Gerindra.

Dalam sebuah wawancara di salah satu stasiun televisi swasta pada 12/08/2019, Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra mengatakan bahwa pengaktifan kembali GBHN merupakan hal yang positif dan konstruktif sepanjang perubahan aturan tersebut tidak untuk kepentingan kelompok dan sesaat.

Namun, menurutnya sebelum melakukan amandemen, sebaiknya didahului dengan mengambilkan UUD 1945 ke dalam versi yang asli, baru kemudian melakukan adendum-adendum termasuk diantaranya melakukan berbagai perubahan terhadap hasil amandemen sebelumnya yang sudah dilakukan empat kali.

“Kembalikan dulu UUD 1945 yang asli baru kemudian dilakukan rekonstruksi,” kata Fadli Zon.

Partai Kebangkitan Bangsa

Senada dengan Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa juga mendukung usulan PDIP terkait amandemen UUD 1945. Hanya saja, amandemen yang dimaksud sebatas kewenangan MPR dalam menetapkan GBHN.

“Tujuannya adalah agar nantinya ada  patokan bersama dalam merumuskan pembangunan nasional. Sehingga arah pembangunan tidak selalu berubah setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan,” terang Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB, Abdul Kadir Karding.

Selain itu Karding juga menegaskan bahwa konsep dari GBHN nantinya juga harus dapat mengikuti perkembangan zaman. “Salah satu ciri dari globalisasi itu adalah pergerakannya yang cepat dan tidak menentu. Jika nanti GBHN yang dipatok tidak ssesuai, implikasinya nanti pada konstitusi. Itu yang harus dipikirkan,” kata Karding.

Partai Nasional Demokrat

Partai Nasdem tidak hanya sepakat terhadap usulan tersebut, tapi juga telah menyiapkan Pimpinan MPR dari kadernya, yaitu Lestari Moerdijat yang saatini menjabat sebagai Presiden Direktur Media Indonesia.

Menurut Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny G Plate, kehadiran GBHN sangat diperlukan agarl pembangunan dapat berjalan berkesinambungan.

Partai Persatuan Pembangunan

Dukungan juga diberikan PPP yang menganggap perlu dilakukannya amandeman UUD 1945 sepanjang GBHN tersebut nantinya bersifat  umum dan tidak mempreteli kewenangan presiden.

Tidak hanya kewenangan MPR saja yang menurut PPP perlu ditata ulang, tapi juga keberadaan Mahkamah Konstitusi yang harus dievaluasi. “Menurut saya, meski putusan MK tetap final dan mengikat, tapi harus diberi pagar. Jadi tafsir konstitusionalnya itu tidak seperti kita memberi cek kosong pada MK,” kata Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani.

Partai Keadilan Sejahtera

PKS sepakat dengan akan dimunculkannya kembali GBHN, dengan catatan harus mendapat kesepakatan bersama dari seluruh partai yang ada terkait agenda amandemen yang akan dilaksanakan, serta tidak membelenggu kewenangan presiden tapi justru membuat presiden terbantu dalam menjalankan program-program pemerintahan.

“Harus ada konsensus nasional terhadap apa yang akan kita rubah, jangan nantinya malah menjadi liar,” kata Nasir Jamil, anggota Komisi Hukum DPR dari PKS.

Partai Amanat Nasional

Pendapat PAN hampir sama dengan PKB, yaitu amandemen terhadap UUD 1945 hanya sebatas pada menghadirkan kembali GBHN dan tidak merembet pada persoalan yang lain, termasuk mengembalikan kewenangan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang berhak memilih presiden dan wakil presiden.

“Hanya sebatas menghadirkan kembali GBHN. Soal mengembalikan kewenangan MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden masih belum menjadi wacana yang substantif  di seluruh parpol,” kata  Wakil Ketua umum PAN, Viva Yoga Mauladi.

Partai Demokrat

Hingga kini Partai Demokrat masih belum menentukan sikap terkait dengan usulan untuk melakukan amandemen UUD 1945 tersebut, karena masih akan dibahas di internal fraksi.

“Mengingat hal ini menyangkut persoalan yang sangat penting, kami masih akan membahasnya terlebih dahulu dan keputusannya nanti akan disampaikan oleh Ketua Fraksi, Sekjend atau Ketua Umum. Jadi kita tidak mau tebak-tebak manggis, bisa berbahaya,” kata Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR dari Partai Demorat.

Partai Golkar

Berbeda dengan partai-partai lain, Golkar justru mempertanyakan urgensi dari dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945. Terlebih di internal MPR masih muncul tiga wacana yang berkembang, yaitu mengembalikan UuD 1945 ke versi asli, amandemen terbatas dan penguatan kelompok DPD (Dewan Perwakilan Daerah).

Menurut Ketua Fraksi Golkar MPR, Agun Gunanjar, ada dua hal yang harus terlebih dahulu dijawab sebelum amandemen disepakati. “Pertanyaan besar tersebut adalah: masihkah GBHN diperlukan pada era sekarang ini, sementara sistem pemilu sudah berubah dan presiden bukan lagi mandataris MPR?”.

Rencana amandemen, tambah Agun, tidak boleh hanya diserahkan hanya kepada MPR tapi harus melibatkan berbagai pihak,”Seluruhr elemen masyarakat di luar MPR juga harus dilibatkan, dan itu tidak bisa serta merta,” tegas politikus Golkar yang sudah menjadi anggota Dewan selama enam periode ini. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.