Press "Enter" to skip to content

Kivlan Zen VS Wiranto, Ungkap Borok Masa Lalu

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kivlan Zen dan Wiranto

Setelah melayangkan gugatan pada 5 Agustus 2019 terkait pembentukan PAM (Pasukan Pengamanan Masyarakat) Swakarsa pada tahun 1998, akhirnya permohonan kuasa hukum Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen dikabulkan dan sidang gugatan pertama akan digelar pada 15 Agustus 2019.

“Sidang berlangsung lusa, pukul 10.00,” kata Timur Syafrudin Ainor Rafiek, Kepala Humas PN Jakarta Timur pada 13/08/2019. Dalam sidang perdana tersebut, menurut Syafrudin, pihak penggugat dan tergugat harus hadir, dan jika salah satu pihak ada yang tidak hadir, maka pelaksanaan sidang akan ditundah.

Hakim yang akan memimpin jalannya sidang juga sudah ditunjuk, namun Humas PN Jakarta Timur ini enggan menyebutkan nama hakim tersebut begitu juga dengan substansi persidangan.

Gugatan yang dilayangkan Kuasa Hukum Kivlan Zen, Tonin Tachta Singarimbun, terkait pembentukan PAM Swakarsa dan kliennya menuntut ganti rugi kepada Wiranto sebesar Rp.1 trilliun.

“Akibat peristiwa itu, Pak Kivlan harus menanggung rugi. Karena untuk membentuk PAM Swakarsa butuh Rp. 8 miliar, sementara dia hanya dikasih Rp.400 juta. Habis uang Pak Kivlan sampai jual rumah, utang dimana-mana dan tidak dibayar-bayar, terang Tonin pada 12/08/2019.

Kronologi pembentukan PAM Swakarsa, menurut isi gugatan dari Kivlan Zen, dilakukan saat Wiranto masih menjabat sebagai Panglima ABRI (TNI). Ketika itu, tepatnya pada 4/11/1998 jam 15.30 WiwB, dia dipanggil Wiranto ke Mabes ABRI dan meminta Kivlan untuk membentuk PAM Swakarsa guna mendukung pelaksanaan Sidang Istimewa MPR.

Semula Kivlan mempertanyakan penugasan tersebut, karena dia tidak memiliki jabatan dan kewenangan, disamping risikonya yang terlalu berat. Namun Wiranto meyakinkan dan berjanji akan memberikan jabatan setelah tugas Kivlan selesai.

Terbawa oleh janji Wiranto, Kivlan pun menyanggupi. Wiranto kemudian menelepon Setiawan Djodi agar menyediakan uang sebesar Rp.400 jutadan menyuruh Kivlan mengambil uang tersebut.

Guna membentuk PAM Swakarsa, Kivlan menggelar rapat yang dihadiri para petinggi Ormas, seperti HMI, PII, GPII, Remaja Masjid serta Ormas lainnya yang mendukung Habibie. Rapat dengan para petinggi Ormas tersebut digelar di rumah Wakil Ketua DPA, Cholil Badawi di Kemang, Jakarta Selatan.

Dana dari Setiawan Djodi sebesar Rp.400 juta, selanjutnya dibagikan kepada 30.000 orang yang akan menjadi PAM Swakarsa pada 6 – 13 November 1998 untuk uang transportasi dan uang makan. Ternyata uang tersebut tidak cukup untuk biaya operasional selama 8 hari. Tapi Wiranto tidak memberikan tambahan.

Selanjutnya, pada 9/11/1998 pukul 09.00 WIB, digelar rapat di rumah dinas Panglima ABRI di Jakarta Selatan. Dalam rapat tersebut diberikan pengarahan dalam menghadapi massa yang menentang Sidang Istimewah MPR di Gedung DPR/MPR dan PAM Swakarsa ditempatkan pada posisi paling depan sehingga langsung berhadap-hadapan dengan massa pendemo. Rapat tersebut dihadiri Pangdam Jaya, Djaja Soeparman, Kapolda Metro Jaya, Nugroho Jayusman serta Adityawarman yang merupakan penghubung antara Wiranto dengan Kivlan.

Sebagaimana yang telah direncanakan, PAM Swakarsa yang dilengkapi dengan senjata tajam berhasil menjalankan tugas, sehingga sampai selesainya Sidang Istimewa MPR pada 13/11/1998, tidak ada satupun massa pendemo yang berhasil memasuki kawasan Gedung DPR/MPR.

Tidak hanya itu, PAM Swakarsa juga berhasil memukul mundur para pengunjuk rasa di Jalan Sudirman, Semanggi yang kemudian dikenal dengan Peristiwa Semanggi I. Ribuan mahasiswa yang berunjuk rasa ketika itu dihadang oleh aparat keamanan di depan Kampus Atma Jaya dan aparat melepaskan tembakan membabibuta ke arah mahasiswa yang menyebabkan sejumlah mahasiswa tertembak dan meninggal di jalan.

Sementara itu, PAM Swakarsa yang ikut mengamankan jalannya Sidang Istimewa MPR, berulangkali terlibat bentrok dengan pengunjuk rasa serta menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat.

Sejak PAM Swakarsa bubar sampai dengan saat ini, dana sebesar Rp. 8 miliar yang dijanjikan Wiranto kepada Kivlan, tidak kunjung cair, kecuali uang sebesar Rp. 400 juta dari Setiawan Djodi. Hal itulah yang membuat Kivlan harus mengeluarkan dana pribadi untuk menutupi kekurangan tersebut.

Padahal, menurut Tonin, BJ Habibie telah menyetujui pencairan dana pembentukan PAM Swakarsa sebesar Rp.10 miliar yang diambilkan dari dana nonbudgeter Bulog. Kivlan juga pernah menagih dana tersebut di rumah Habibie, dan menurut Habibie, dana sebesar Rp. 10 miliar sudah diberikan kepada Wiranto. (AGK)

 

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.