Press "Enter" to skip to content

Pemblokiran Internet di Papua dan Papua Barat Justru Berdampak Buruk

  •  
  •  
  •  
  •  
Pemblokiran Internet di Papua dan Papua Barat

Sudah satu minggu berjalan, pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat masih terus dilakukan dan belum ada keputusan kapan pemblokiran tersebut akan dicabut. Sebagaimana diketahui, Kemenkominfo mulai melakukan pemblokiran data internet di kedua provinsi tersebut sejak 21 Agustus 2019 menyusul terjadinya kerusuhan massa di Papua dan Papua Barat akibat insiden dari kasus persekusi mahasiswa asal Papua di Malang dan Surabaya.

Gubernur Papua, Lukas Enembe berharap akses internet di wilayahnya dapat segera dibuka kembali mengingat kondisi di Papua saat ini relatif sudah kondusif. Dia memahami tujuan pembatasan internet yang dilakukan pemerintah dengan maksud untuk mencegah agar masyarakat tidak terpapar hoaks dan informasi yang belum jelas kebenarannya.

Namun Lukas juga menyampaikan banyaknya keluhan yang dia terima, termasuk dari para pengusaha yang ada di Papua terkait dengan pemblokiran internet tersebut. “Banyak keluhan. Makanya kita berharap semua sisi informasi dapat dibuka,” harap Lukas usai rapat terbatas persiapan PON 2020 yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, 26/08/2019.

Gubernur Papua, Lukas Enembe

Terkait pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat, Komnas HAM menyorot negatif langkah yang dilakukan pemerintah. Melalui komisionernya, Choirul Anam disampaikan bahwa pemblokiran internet tersebut merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia.

“Yang pasti itu melanggar hak asasi manusia. Kalau tujuannya untuk mencegah ketegangan, yang terjadi justru semakin tegang,” kata Choirul pada 26/08/2019.

Menurutnya, pemerintah seharusnya menindak hoaks tanpa harus memnblokir internet. Sebab pemblokiran internet bukan solusi yang tepat untuk meminimalisir hoaks, tapi justru menciptakan suasana ketidakpastian pada diri masyarakat Papua.

“Dengan membuka saluran komunikasi, pemerintah justru bisa mengkomunikasikan banyak hal kepada masyarakat. Lha, kalau diblokir kayak gini, masyarakat Papua justru nggak tahu apa-apa yang terjadi.”

Tanggapan negatif lainnya datang dari Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional yang menyampaikan bahwa pemblokiran internet tidak mencerminkan penegakan kebebasan berkespresi.

Menkominfo, Rudiantara

“Ini sama saja dengan serangan terhadap hak-hak kemerdekaan berkespresi orang-orang Papua dan Papua Barat, khususnya dalam mencari, memperoleh dan menyebarkan informasi,’ papar Usman pada 26/08/2019.

Padahal langkah tersebut justru menunjukkan ketidakpercayaan pemerintah kepada rasionalitas masyarakat. Menurutnya, pemblokiran atau pembatasan internet dengan alasan untuk meminimalisir penyebaran hoaks sudah bukan waktunya. Langkah yang terbaik adalah menjawab tuntutan keadilan atas tindakan rasisme yang terjadi di Surabaya dan Malang.

Terkait dengan pemblokiran atau pembatasan data internet di Papua dan Papua Barat tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menyampaikan permohonan maaf karena hingga kini masih belum bisa mencabutnya sebab propaganda di dunia maya masih belum berhenti sekalipun kondisi di kedua provinsi tersebut relatif sudah kondusif. Propaganda yang dimaksud Menkominfo tersebut tidak hanya di lingkup nasional tapi menyebar ke dunia internasional.

“Konten-konten yang tersebar tersebut mayoritas bertentangan dengan hukum, menghasut, memprovokasi dan mengadudomba. Alasan itulah yanag membuat blokir internet belum kunjung dicabut. Saya sendiri berharap dapat secepatnya dicabut. Namun hingga kini masih belum ada indikasi dari sisi waktu,” terang Rudi. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.