Press "Enter" to skip to content

Pemindahan Ibukota, Bagi-bagi Proyek Pasca Pilpres

  •  
  •  
  •  
  •  
Pemindahan Ibukota, Bagi-bagi Proyek Pasca Pilpres

Tidak hanya memunculkan polemik, pemindahan ibukota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur juga dicurigai sebagai ‘deal’ politik antara Jokowi dengan Prabowo pasca Pilpres.

Tudingan tersebut dilontarkan aktivis JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) yang menduga telah terjadi kesepakatan politik antara kedua kontestan Pilpres 2019 tersebut.

“Pemindahan ibukota tidak lebih dari kompensasi politik atau bagi-bagi proyek pasca Pilpres,” tuding ketua JATAM, Pradarma Rupang pada 27/08/2019.

Dasar dari tudingan tersebut menurut Rupang, karena di Kabupaten Penajem Paser Utara, utamanya di Kecamatan Sepaku, sebagian besar lahannya berada dalam penguasaan PT ITCI Kartika Utama dan PT ITCI Hutani Manunggal IKU.

Sebagaimana diketahui, kedua perusahaan pemegang HPH (Hak Penguasaan Hutan) tersebut adalah milik Prabowo Subianto dengan komisaris utama Hashim Djojohadikusumo yang tidak lain adalah adik Prabowo. Sehingga pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur secara otomatis akan memberikan keuntungan bagi Prabowo dan keluarga.

Rupang menambahkan, PT ITCI Kartika Utama memegang SK IUPHHK (Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan) Nomor. 160/Menhut-II/2012 dengan ijin usaha pemanfaatan hutan seluas 173.395 hektar lahan yang terhampar di kawasan Penajem Paser Utara, Kutai Kartanegara dan Kutai Barat.

Sehingga jika pemerintah hendak mengabil alih lahan tersebut untuk dijadikan ibukota, tentunya harus ada kompensasi kepada pemilik perusahaan yaitu Prabowo dan Hashim.

Tidak hanya itu, pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur menurut Rupang juga akan menguntungkan para penguasa lahan berskala besar dan pemilik konsesi pertambangan batu bara di Kalimantan Timur. Adapun menurut data yang diperoleh JATAM, terdapat 1.190 IUP di Kalimantan Timur dan 625 IUP di Kabupaten Kutai Kertanegara.

“Intinya, pemindahan ibukota berkedok megaproyek ini hanya memberikan keuntungan oligarki penguasa lahan berskala besar dan pemilik konsesi pertambangan batu bara di Kalimantan Timur,” tegas Rupang.

Kepemilikan lahan ratusan ribu hektar oleh Prabowo Subianto di kawasan yang akan dijadikan ibukota baru tersebut tidak dibantah oleh Edhy Prabowo, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Namun demikian Edhy menyanggah jika pemindahan ibukota disebabkan karena adanya ‘deal’ politik atau bagi-bagi proyek pasca Pilpres.

“Memang Pak Prabowo memiliki lahan di sana. Lantas, apa gara-gara ada lahan, kemudian jadi salah? Kan enggak juga. Saya pikir, kami tidak akan pernah menanggapi persoalan tersebut, karena lahan itu sudah ada sebelum rencana pemindahan ibukota,” kata Edhy pada 27/08/2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ketua Komisi IV DPR RI ini juga menegaskan bahwa tidak ada perjanjian politik antara Prabowo Subianto dengan Joko Widodo terkait pemindahan ibukota. “Saya rasa enggak. Pak Presiden punya pemikiran lebih besar dari itu.”

Saat ditanya, apakah Prabowo akan rela jika lahannya dipakai untuk ibukota baru, Edhy meyakinkan bahwa Prabowo pasti akan memberikan lahannya. “Sekalipun tidak ada apa-apanya, bagi kami, demi bangsa dan negara, kalau lahan kami diminta, Pak Prabowo pasti mau,” kata Edhy. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.