Press "Enter" to skip to content

Revisi UU KPK Akhirnya Disepakati DPR, Berikut 6 Poin Pentingnya

  •  
  •  
  •  
  •  
Komisi Pemberantasa Korupsi

Melalui rapat paripurna yang digelar pada 5 September 2019, akhirnya DPR menyepakati dilakukannya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di hadapan peserta rapat paripurna yang hadir, Wakil Ketua DPR Utut Adianto yang menjadi pemimpin sidang melemparkan pertanyaan, “Apakah pendapat fraksi terhadap RUU usul Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dapat disetujui menjadi usul DDP RI?”

Pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh peserta rapat, ‘Setujuuu…!”.Seketika itu pula Ututpun mengetukkan palu.

Revisi tentang UU KPK, sebelumnya memang menjadi polemik yang berkepanjangan. Meski banyak pihak yang tidak setuju lantaran revisi tersebut dicurigai sebagai upaya untuk melemahkan KPK, namun tanpa sepengetahuan KPK dan pihak eksternal yang lain, Baleg DPR (Badan legislasi Dewan Perwakilan Rakyat) RI secara diam-diam menyelesaikan draf tentang revisi UU KPK.

Ketidaktahuan pihak KPK terhadap penyusunan draf revisi UU KPK tersebut disampaikan oleh juru bicara KPK, Febri Diansyah sehari sebelumnya di kantor KPK. “KPK belum tahu dan tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan rencana revisi UU KPK tersebut.”

Pihak KPK sendiri menurut Febri merasa masih belum membutuhkan revisi UU KPK, karena UU yang ada dirasa masih cukup efektif untuk menangani kasus-kasus korupsi, baik melakukan pencegahan maupun penyelamatan uang negara.

Namun demikian, Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan bahwa sejak tahun 2017 telah ada kesepakatan antara DPR dengan pemerintah untuk melakukan revisi terbatas terhadap UU KPK, terkait empat hal yaitu dewan pengawas, penyadapan, pegawai KPK dan kewenangan SP3.

“Pemerintah dan DPR kan sudah setuju, karena kami memang memiliki kewenangan untuk melakukan legislasi review terhadap produk perundang-undangan, termasuk UU KPK, apakah masih kompatibel dan sesuai dengan perkembangan zaman,” papar Masinton.

Menurut politisi dari PDIP ini, revisi terbatas diperlukan guna memberi kepastian hukum terhadap KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Enam Poin Penting dalam Revisi UU KPK

Terdapat enam poin penting yang disepakati oleh DPR terkait dengan revisi UU KPK, diantaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, Sebagai lembaga penegak hukum, kedudukan KPK berada pada cabang kekuasaan eksekutif dalam hal ini pemerintah. Itu sebabnya pegawai KPK merupakan Asn (Aparatur Sipil Negara) yang harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

Kedua, dalam melakukan penyadapan KPK harus memperoleh izin dari Dewan Pengawas KPK. Ketiga, sesuai hukum acara pidana, KPK harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum yang lain.

Keempat, Ada kewajiban bagi setiap instansi, kementrian dan lembaga untuk menyelenggarakan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan terhadap Penyelenggaraan Negara), baik sebelum maupun setelah berakhirnya masa jabatan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja KPK.

Kelima, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK diawasi oleh Dewan Pengawas KPK yang terdiri atas lima orang. Dalam melakukan tugas pengawasan, Dewan Pengawas KPK akan  dibantu organ pelaksana pengawas.

Terakhir, KPK memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi jika penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama satu tahun. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.