Press "Enter" to skip to content

Presiden Berhak Tolak Revisi UU KPK

  •  
  •  
  •  
  •  
Presiden Berhak Tolak Revisi UU KPK

Meski rapat paripurna DPR yang digelar pada 05/09/2019 telah sepakat untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

namun revisi terhadap UU KPK tersebut baru sebatas usul inisiatif dari DPR yang tidak mungkin dapat dibahas tanpa adanya Surat Presiden (Surpres).

Surpres itu sendiri merupakan keterangan terkait menteri yang ditunjuk presiden sebagai wakil pemerintah untuk membahas revisi UU KPK bersama DPR. Sehingga masih ada peluang untuk tetap mempertahankan UU KPK yang telah ada, jika presiden tidak mengirimkan Surpres.

Itu sebabnya banyak pihak yang berharap, agar Presiden Joko Widodo tidak mengirimkan Surpres, karena revisi UU KPK ditengarahi dapat melemahkan KPK dalam upayanya untuk memberantas tindak korupsi di Indonesia.

“Berbagai penolakan yang dilakukan oleh pegiat anti-korupsi serta masyarakat sipil seharusnya bisa dijadikan alasan bagi Presiden Jokowi untuk tidak mengirimkan Surpres ke DPR. Karena Surpres merupakan dasar dimulainya pembahasan revisi UU KPK,“ kata Ketua Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia), Lucius Karus pada 6/9/2019.

Tidak hanya Formappi saja yang meminta presiden untuk tidak mengeluarkan Surpres, tapi juga para pegiat anti-korupsi dan masyarakat sipil pada umumnya. Salah satu diantaranya adalah Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti yang menduga adanya upaya pelemahan KPK jika melihat isi dari draf revisi UU KPK sebagaimana yang dibuat DPR.

Menurut Ray, salah satu dari isi draf yang berupaya untuk melemahkan KPK adalah usulan dibentuknya Dewan Pengawas KPK. Pembentukan Dewan Pengawas KPK ini terkesan memaksakan, karena tidak seharusnya KPK memiliki Dewan Pengawas mengingat KPK memiliki lima orang pimpinan yang sifatnya kolektif kolegial. Dewan Pengawas hanya diperlukan jika sebuah instansi atau lembaga dipimpin oleh satu orang.

“Saya rasa DPR kurang paham tentang filosofi kenapa Dewan Pengawas dibentuk di institusi-institusi tertentu. Kalau dilihat kelaziman secara umum, Dewan Pengawas diperlukan jika sebuah organisasi memiliki kepemimpinan tunggal,” terang Ray pada 6/9/2019 dalam sebuah acara diskusi yang digelar di kawasan Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Dengan sistem kepemimpinan kolektif kolegial, tambah Ray, KPK sudah dapat mengakomodasi fungsi pengawas sekalipun tidak memiliki Dewan Pengawas, karena dalam tubuh KPK posisi dari ketua lebih bersifat administratif dan bukan struktural karena memang setara dengan pimpinan yang lain.

“Karena selevel, sederajat, maka antar pimpinan KPK dapat saling mengoreksi sendiri sehingga tidak dibutuhkan Dewan Pengawas,” kata Ray.

Usulan dibentuknya Dewan Pengawas ini menurut Ray sudah kebablasan, karena sesuai isi draf revisi UU KPK, penyadapan hanya dapat dilakukan apabila mendapat ijin dari Dewan Pengawas KPK. Tidak hanya itu saja, penggeledahan dan penyitaan juga harus mendapat ijin dari Dewan Pengawas.

Selain itu,  Dewan Pengawas juga memiliki kewenangan dalam menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK, menyelenggarakan sidang adanya pelanggaran kode etik, baik yang dilakukan pimpinan maupun pegawai KPK, melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK sekali dalam setahun serta menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik.

Selain dari para pegiat anti-korupsi, harapan agar Presiden Joko Widodo tidak mengeluarkan Surpres alias menolak revisi UU KPK juga disampaikan kalangan akademis. Salah satu diantaranya adalah Pukat (Pusat Kajian Antikorupsi), Fakultas Hukum UGM.

“Bola sekarang ada di tangan Presiden, apakah upaya pelemahan ini akan disetujui oleh Presiden atau justru Presiden memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi,” kata Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman.

Jika presiden menolak usulan DPR terkait revisi UU KPK, maka keterlibatan presiden tersebut menurut Rohman akan tercatat dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Tidak hanya kepada presiden saja Rohman berharap, tapi juga kepada masyarakat untuk selalu bersikap kritis terhadap berbagai kebijakan yang dihasilkan DPR maupun Presiden.

“Kami berharap masyarakat juga bisa membela upaya pemberantasan korupsi dengan memanfaatkan perangkat-perangkat yang ada, salah satunya adalah KPK,” tandas Rohman. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.