Press "Enter" to skip to content

DPR dan Pemerintah Berkonspirasi Lucuti Kewenangan KPK

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif

Diterbitkannya Supres (Surat Presiden) bernomor R-42/Pres/09/2019 pada 11/09/2019 sangat disesali pihak KPK, berbagai elemen penggiat anti-rasuah

dan juga masyarakat luas karena dengan terbitnya Supres tersebut revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK dipastikan akan dibahas oleh DPR bersama pemerintah.

Bahkan, anggota Baleg (Badan Legislasi) DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani menyampaikan bahwa Surpres tersebut akan langsung dibahas oleh Bamus (Badan Musyawarah) DPR pada 12/09/2019 dan akan dibacakan pada rapat paripurna DPR yang berlangsung hari Jumat, 13/09/2019.

Keluarnya Surpres yang dipastikan akan disusul dengan pembahasan revisi UU KPK, menurut Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif merupakan preseden buruk dalam ketatanegaraan Indonesia, karena dilakukan dengan tanpa adanya konsultasi atau pemberitahuan terhadap KPK.

“Ini preseden buruk dalam ketatanegaraan Indonesia, dimana pemerintah dan DPR secara diam-diam melucuti kewenangan sebuah lembaga tanpa berkonsultasi atau setidak-tidaknya memberitahu lembaga tersebut tentang hal apa yang akan direvisi. Ini jelas bukan adab yang baik,” ungkap Laode melalui keterangan tertulisnya pada 12/9/2019.

Lebih lanjut Laode menyampaikan bahwa DPR dan pemerintah seakan-akan menyembunyikan sesuatu dalam membahas revisi UU KPK, sehingga pihak KPK merasa perlu untuk meminta bertemu dengan DPR dan pemerintah guna membahas poin-poin pada revisi UU KPK.

“Pimpinan KPK akan minta pertemuan dengan DPR dan pemerintah, karena kami tidak mengetahui pasal-pasal mana saja yang akan direvisi,” kata Laode.

Sebagaimana diketahui, pada 11/09/2019 kemarin, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Supres yang berisi penjelasan bahwa presiden akan mengirimkan menteri untuk membahas revisi UU KPK bersama DPR. Menteri yang dimaksud adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta Menteri PAN-RB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) syafruddin.

Bersama dengan Supres tersebut disertakan pula  DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) revisi UU KPK yang berisi tanggapan Menkumham terkait draf RUU KPK yang disusun DPR.

Terbitnya Supres tersebut menurut Pakar Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar terlalu terburu-buru, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20011 tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Presiden sebenarnya memiliki waktu sampai dengan 60 hari untuk mempertimbangkan RUU yang diusulkan DPR.

“Kenapa 60 hari? Agar presiden berhati-hati dan memahami substansi undang-undang,” kata Zainal dalam sebuah diskusi yang digelar di Gedung KPK pada 11/9/2019.

Zainal juga menyampaikan bahwa proses revisi undang-undang tidak boleh dilakukan secara terburu-buru, agar DPR dan pemerintah dapat membuka ruang diskusi dengan publik terkait rencana revisi undang-undang tersebut.

Satu lagi yang menjadi tanda tanya bagi Ketua Pusat Kajian Anti-Korupsi UGM ini adalah proses revisi UU KPK yang tidak menyertakan naskah akademik dan tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional.

“Saya nggak mau menduga-duga. Tapi kalau semua dibahas secara cepat, ini akan berbahaya,” kata Zainal. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.