Press "Enter" to skip to content

Joko Widodo Buka Ruang Dialog dengan Kelompok Pro Kemerdekaan Papua?

  •  
  •  
  •  
  •  
Presiden Joko Widodo Saat Menjelaskan Kerusuhan Wamena di Istana Merdeka, Jakarta

Menanggapi aksi kerusuhan Papua yang menewaskan 33 orang di Wamena, Papua serta permintaan dari DPRD se-Papua agar pemerintah membuka ruang dialog

dengan tokoh ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) dan KNPB (Komite Nasional Papua Barat), Presiden RI Joko Widodo menyatakan siap untuk bertemu dengan tokoh-tokoh organisasi pro kemerdekaan Papua dan Papua Barat tersebut.

“Ya enggak ada masalah bertemu saja. Dengan siapa pun akan saya temui kalau memang ingin bertemu,” kata Jokowi di hadapan awak media saat berada di Istana Bogor pada 30/9/2019.

Pernyataan Jokowi tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang berkomitmen untuk mengajak Ketua ULMWP, Benny Wenda bertemu dan berdialog guna mencari solusi dalam mengatasi persoalan yang ada di Papua.

“Sama Benny Wenda, saya siap bertemu. Kita bicara untuk sama-sama mencari solusi. Kita juga tidak menginginkan sedikitpun ada korban,” terang Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Menurut Moeldoko, apabila ada kesempatan untuk bertemu dengan Benny Wenda serta tokoh separatis yang lain, dirinya akan bertanya tentang apa yang menjadi keinginan mereka. Untuk itu pemerintah siap membuka ruang dialog dan berusaha untuk mengakomodasi apa yang menjadi keinginan mereka, kecuali keinginan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Maunya apa sih? Ayo, saya akan ikuti. Nanti barulah kita beri ruang,” ungkap Moeldoko.

Pernyataan yang disampaikan Presiden dan Kepala Staf Kepresidenan tersebut bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Menteri Koorinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, yang sebelumnya menegaskan penolakannya untuk bertemu dengan tokoh-tokoh separatis Papua dan Papua Barat.

Pertemuan formal dengan tokoh-tokoh separatis tersebut menurut Wiranto justru merupakan pengakuan yang diberikan pemerintah terhadap ULMWP dan KNPB sebagai sebuah organisasi.

“Dalam bentuk perjanjian, pertemuan formal diantara pemerintah dengan pemberontak tentu tidak bisa. Dengan cara lain bisa, tapi bukan pertemuan formal, karena itu berarti kita mengakui,” ungkap Wiranto pada 24/9/2019 yang lalu dalam sebuah konferensi pers yang bertempat di Gedung Kemenko Polhukam.

Pemerintah, menurut Wiranto tidak pernah membatasi komunikasi dengan siapapun dan dari pihak manapun selama komunikasi tersebut bersifat wajar. Tapi khusus untuk kelompok yang dipandang sebagai pemberontak, pemerintah memiliki batasan-batasan tertentu.

“Jangan sampai ada pengakuan sejajar antara pemerintah yang sah dengan pemberontak, kan nggak bisa,” ujar Wiranto.

Namun, apapun pernyataan yang disampaikan Menko Polhukam, penentu kebijakan pemerintah tetap berada di tangan presiden. Pernyataan Jokowi yang siap menemui siapapun dari tokoh-tokoh separatis Papua dan Papua Barat mengisyaratkan bahwa pemerintah siap membuka ruang dialog dengan mereka. Hanya saja, apakah pertemuan tersebut sifatnya formal atau tidak, tentu saja waktu yang akan menjawabnya.

Saat memberikan pernyataan kepada awak media di Istana Bogor, Jokowi juga menyampaikan bahwa kerusuhan yang telah menewaskan 33 orang di Wamena, merupakan ulah kelompok kriminal bersenjata.

“Jadi jangan ada yang menggeser-geser menjadi seperti sebuah konflik etnik, itu bukan. Ini adalah kelompok kriminal bersenjata yang dari atas gunung, turun ke bawah dan melakukan pembakaran-pembakaran rumah warga,” ungkap Jokowi sambil menegaskan bahwa dia sudah memerintahkan TNI – Polri untuk terus melakukan pengejaran terhadap pelaku kerusuhan yang masih berkeliaran, dan saat ini beberapa pelaku sudah berhasil ditangkap. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.