Press "Enter" to skip to content

Surya Paloh: Presiden Bisa Dimakzulkan Jika Keluarkan Perppu UU KPK!

  •  
  •  
  •  
  •  
Ketua Umum Partai Demokrat Surya Paloh

Ditengah desakan publik agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu UU KPK, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh justru melontarkan isu adanya impeach alias pemakzulan jika Presiden mengeluarkan Perppu KPK ditengah-tengah proses judicial review di MK (Mahkamah Konstitusi) terhadap Undang-Undang tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Surya Paloh di Gedung DPR, Senayan Jakarta pada 002/10/2019 setelah sebelumnya menyampaikan pertemuannya bersama empat Ketua Umum partai koalisinya dengan Jokowi. Dalam pertemuan tersebut menurut Paloh dibahas banyak hal, salah satu diantaranya adalah Perppu UU KPK.

“Partai-partai pengusung pemerintahan bersepakat bahwa katakanlah pikiran-pikiran yang cukup kritis, anak-anak mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa, iya kan, meminta agar dikeluarkan Perppu, itu dibahas,” terang Paloh.

Menurutnya, persoalan yang mengganjal adalah UU KPK sedang dalam proses judicial review di MK. Jika Perppu dikeluarkan, dirinya dan juga Ketua Umum partai pengusung pemerintahan yang lain khawatir, penerbitan Perppu tersebut rentan dipolitisir.

“Kenapa Presiden harus mengeluarkan Perppu? Ini kan sudah masuk ranah hukum, ranah yudisial namanya. Salah lho. Mungkin masyarakat dan anak-anak mahasiswa tidak tahu kalau sudah masuk ranah sana, Presiden dipaksa mengeluarkan Perppu, ini justru dipolitisasi,” ujar Paloh. “Salah-salah, Presiden bisa di-impeach karena itu. Ini harus ditanya ahli hukum tata negara. Coba deh, ini pasti ada pemikiran-pemikiran baru.”

Itu sebabnya Ketua Umum Partai Nasdem ini berpendapat bahwa penerbitan Perppu UU KPK bukan hal yang mudah untuk dilakukan, dan menurutnya, hingga kini Presiden belum berencana untuk mengeluarkan Perppu.

“Karena sudah masuk pada ranah persengketaan di MK, ya salah juga kalau mengeluarkan Perppu. Jadi kita tunggu dulu, bagaimana proses di MK untuk melanjutkan gugatan tersebut. Jadi yang jelas Presiden bersama seluruh partai pengusungnya mempunyai satu bahasa yang sama,” kata Paloh.

Pernyataan Surya Paloh tentang risiko pemakzulan yang dihadapi Presiden jika mengeluarkan Perppu UU KPK, ditepis oleh ahli hukum tata negara Mahfud MD. Menurutnya, Presiden berhak mengeluarkan Perppu jika terjadi kegentingan yang memaksa. Sementara ukuran kegentingan tersebut hingga kini belum ada indikatornya sehingga selalu menjadi perdebatan.

Namun Mahfud meyakini bahwa tidak ada konsekuensi yang membuat Presiden dimakzulkan disebabkan karena mengeluarkan Perppu. “Tidak ada konsekuensi pidana. Itu nakut-nakuti saja. Impeachment darimana? Kalau Perppu nggak bener ya ditolak DPR,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Mahfud menyampaikan pendapat tersebut berdasarkan peristiwa-peristiwa yang telah berlalu, diantaranya saat Presiden mengeluarkan Perppu hukuman kebiri, mereka yang menolak mengatakan kalau tidak ada kegentingan yang memaksa. Demikian pula saat Presiden mengeluarkan Perppu tentang tax amnesty dan Perppu tentang Pilkada, banyak yang mengkritik bahwa tidak ada kegentingan. Namun demikian Perppu tersebut tetap terbit dan tidak terjadi apa-apa.

Pendapat senada juga disampaikan ahli hukum tata negara Bivitri Susanti yang menilai tidak ada risiko pemakzulan jika Presiden mengeluarkan Perppu karena hal tersebut merupakan kewenangan Presiden.

Hanya saja, jika Presiden mengeluarkan Perppu UU KPK, Perppu tersebut nantinya akan dibahas lagi oleh DPR untuk menentukan apakah Perppu tersebut akan jadi Undang-Undang atau tidak. Itu sebabnya, sebelum mengeluarkan Perppu, Presiden harus memiliki perhitungan akan nasib dari Perppu yang dikeluarkan.

“Tentu saja dalam konteks politik akan menjadi tidak baik apabila Perppu yang dikeluarkan Presiden ditolak mentah-mentah oleh DPR. Oleh karena itu Presiden harus membuat perhitungan. Jadi Pak Jokowi pasti akan menghitung hal itu,” terang Bivitri.

Namun demikian Bivitri tetap mendukung agar Presiden mengeluarkan Perppu UU KPK guna memberikan kejelasan kepada masyarakat terkait komitmen dari pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Presiden harus mengambil sikap terkait Perppu UU KPK, karena UU KPK dinilai publik dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

“Kalau Perppu tersebut nantinya ditolak oleh DPR, maka akan ada kejelasan bagi masyarakat, siapa sebenarnya yang mendukung KPK, mendukung pemberantasan kotupsi, dan siapa yang tidak,” kata Bivitri.

Dorongan agar Presiden dapat segera menerbitkan Perppu UU KPK juga disampaikan pakar hukum tata negara Refly Harun, yang meminta Jokowi untuk tidak banyak berpikir tentang aspek yang lain dalam menerbitkan Perppu, karena hal tersebut konstitusional dan legal, ditambah situasi saat ini yang sudah tidak kondusif lagi.

“Keluarnya Perppu tergantung dari subjektivitas Presiden. Jadi objektivitasnya begini, ada situasi genting atau sesuatu yang hatus diatur, tapi undang-undang yang ada tidak cukup mengatur atau tidak ada. Bagaimana menafsirkan kondisi genting itu? Ya Mahkamah Konstitusi mengatakan itu subjektivitas Presiden, nanti objektivitasnya di DPR,” papar Refly.

Dorongan agar Presiden tidak ragu dalam menerbitkan Perppu UU KPK juga disampaikan Direktur Pukat (Pusat Kajian Antikorupsi) Oce Madril yang menilai bahwa Perppu merupakan kewenangan istimewa dari Presiden yang tercantum dalam Pasal 22 UUD 1945. Itu sebabnya penerbitan Perppu tidak boleh dihalang-halangi atau ditakut-takuti oleh politisi.

“Para politisi dari partai politik jangan menakut-nakuti Presiden, jangan halang-halangi. Itu kekuasaan istimewa Prsiden dalam merespon situasi-situasi kenegaraan,” kata Oce. (AGK)

 

 

 

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.