Press "Enter" to skip to content

Posts published in “News”

Pasal Tipikor Masuk dalam Revisi R-KUHP, Upaya Pelemahan KPK?

KPK

Jelang disyahkannya Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) pada bulan Agustus yang akan datang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara kelembagaan menolak pasal-pasal tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dimasukkan ke dalam R-KUHP.

Penolakan tersebut didasari pada pandangan bahwa apabila korupsi diatur dalam KUHP, maka akan muncul sejumlah persoalan yang berisiko melemahkan KPK serta berbagai aktivitas pemberantasan korupsi di Indonesia di masa depan.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif menyampaikan, Undang-Undang Tipikor secara tegas menyebutkan bahwa KPK memiliki kewenangan penuh dalam pemberantasan korupsi. Apabila UU Tipikor nantinya dimasukkan ke dalam KUHP, dia khawatir Pasal 1 angka 1 UU KPK yang berisi tentang kewenangan KPK dalam menyelidik, menyidik dan menuntut kasus-kasus korupsi menjadi tidak berlaku lagi.

“Dalam RUU KUHP, tidak ada penegasan terkait kewenangan KPK. Bahkan, sampai hari ini kami masih belum memiliki draf akhir dari RKUHP,” kata Laode.

Penolakan KPK atas dimasukkannya pasal-pasal Tipikor ke dalam R-KUHP, menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah didasari tiga pandangan yang merupakan masukan dari para akademisi dari berbagai diskusi publik sepanjang April – Mei 2018. Diskusi publik tersebut diantaranya berlangsung di Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga dan Universitas Andalas.

Ketiga pandangan tersebut diantaranya adalah, pertama, kodifikasi untuk melakukan sistematisasi serta memudahkan masyarakat dalam membaca aturan akan kehilangan tujuannya, karena meski telah diakomodir KUHP, namun undang-undang yang lama masih tetap berlaku.

Kedua, jika  dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dalam UU No.20 Tahun 2001, sanksi pidana bagi para koruptor dalam R-KUHP lebih ringan.

Ketiga, dalam R-KUHP tidak ada satu pasalpun yang menegaskan bahwa KPK merupakan lembaga khusus yang menangani tindak pidana korupsi, sehingga dikhawatirkan bisa menjadi cela untuk melemahkan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.

“Hal ini sangat berisiko, karena lembaga-lembaga khusus seperti KPK, BNN, Komnas HAM, PPATK dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bisa kehilangan kewenangannya dalam menangani tindak kejahatan yang serius dan luar biasa. Atau setidaknya dapat menjadi ruang untuk digugat dan diperdebatkan, sehingga dapat mengganggu kerja penegakan hukum salah satunya dalam hal pemberantasan korupsi.

Menanggapi kekhawatiran dari pihak KPK, Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan bahwa R-KUHP tersebut tidak akan mengurangi kewenangan KPK dalam mnjalankan tugas. Hal tersebut disebabkan karena kewenangan KPK telah diatur dalam UU No.30 Tahun 2002, sehingga tidak terpengaruh KUHP.

“Apa yang perlu dikhawatirkan? Kan sudah ada Undang-Undang KPK yang lex specialis,” kata politisi Golkar ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

R-KUHP itu sendiri menurut Bamsoet akan lebih baik jika secepatnya disyahkan menjadi Undang-Undang tanpa harus menunggu sempurna, karena proses penyempurnaannya dapat dilakukan setelah disyahkan melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi.

“Kalau nanti ada hal-hal yang belum sempurna, dapat melakukan penyempurnaan melalui uji materi di MK. Jadi, jangan sampai R-KUHP ini digagalkan. Kapan lagi kita memiliki Undang-Undang sendiri, karena sudah puluhan tahun  kita memakai undang-undang kolonial,” harap Bamsoet. (AGK)