Press "Enter" to skip to content

Koran Daimca

Pilpres 2019 hanya pertarungan sebagai wakil Jokowi?

Skandal e-KTP dan Pilpres 2019

Sebagai pemilik suara terbesar pada pemilu 2014 lalu (19,4%), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan dengan sangat mudah mengusung calon presiden-wakil presiden dari kalangan internal partai. PDIP cukup berkoalisi dengan satu partai saja untuk memenuhi presidential threshold 20 persen.

Perolehan suara pada pemilu 2014 lalu membuat PDIP memiliki posisi tawar yang sangat kuat. Meski bisa mendikte partai lain yang berkoalisi dengan mereka, sepertinya PDIP tidak bisa serta merta mengambil pasangan capres-cawapres dari internal partai.

Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sudah dipastikan akan maju kembali untuk bertarung. Satu kursi kosong sebagai calon wakil presiden akan diperebutkan dari internal partai, partai-partai koalisi ataupun dari external.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan calon wakil presiden untuk Joko Widodo akan ditetapkan usai pelaksanaan pilkada 2018. Sosok yang akan dipilih adalah sosok yang dianggap dapat bekerja sama dengan Jokowi.

Namun demikian, sejumlah partai politik mulai memainkankan perannya dalam berebut jatah kekuasaan. Dalam akun twitternya, Irene, mengemukakan teori bahwa Agus Harimurti Yudhoyono akan diajukan Partai Demokrat sebagai cawapres Jokowi.

Tarik ulur dan kepentingan antara kedua partai yang pernah berkuasa di NKRI ini seperti layaknya perang yang dimulai sebelum genderang ditabuh. Sebagai partai besar dan juga menempati peringkat pertama dan ketiga rangking korupsi periode 2002-2014, seperti yang pernah  dirilis KPK Watch, antara kedua partai ini akan terjadi saling lempar issu dan kasus yang melibatkan kader mereka.

Index Rangking Korupsi – KPK Watch

Skandal mega korupsi e-KTP adalah salah satunya. Ketika Setya Novanto menyebut elit politikus PDIP (Puan dan Pramono) terlibat didalamnya, Hasto menyerang Partai Demokrat yang disalahkan karena kadernya juga ada diduga terlibat korupsi e-KTP.

Sejauh apa tarik menarik kasus ini dilingkaran KPK, dan sejauh mana Setya Novanto berani mengungkapkan pihak-pihak yang terlibat setidak-tidaknya akan menjadi faktor tarik ulur apakah PDIP akan berkoalisi dengan Partai Demokrat yang diduga akan mengajukan AHY sebagai wakilnya.