Tinggal selangkah lagi, kaum laki-laki di provinsi Aceh dapat memiliki istri syah lebih dari satu, menyusul rencana bakal dilegalkannya poligami setelah DPR Aceh menggodok peraturan daerah atau Qanun tentang Hukum Keluarga yang salah satu pasalnya melegalkan poligami.
Karena DPR Aceh telah menyetujui legalisasi poligami, maka langkah terakhir yang akan dilakukan adalah berkonsultasi dengan Kementrian terkait yaitu Kementrian Agama dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
“Sejak tiga bulan terakhir, kami di DPRA memang membahas Qanun Hukum Keluarga yang merupakan usulan dari pihak eksekutif atau pemerintahan Aceh. Qanun ini mengatur masalah pernikahan, perceraian, peminangan, perwalian, mahar dan yang lainnya agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam. Salah satu yang menjadi pokok bahasan dalam qanun ini adalah persoalan poligami,” papar Musannif, Ketua Komisi VII DPRA pada 06/07/2019.
Kesepakatan anggota DPRA untuk melegalkan poligami atau memberikan hak kepada laki-laki untuk memperistri perempuan lebih dari satu, menurut Musannif bukan karena mencari sensasi, melainkan untuk melindungi hak perempuan anak-anak.
Hal tersebut merujuk pada data di Mahkamah Syariah Aceh terkait tingginya angka perceraian di Aceh yang prosentasenya melebihi angka nasional ditambah banyaknya kasus pernikahan siri.
“Qanun bukan untuk mencari sensasi, tapi memang sangat diperlukan untuk diberlakukan di Aceh, mengingat tingginya angka perceraian serta nikah siri. Melalui Qanun, hak istri dan anak nantinya akan terlindungi, sehingga tidak ada lagi istri dan anak yang kehilangan haknya saat suami atau ayah meninggal, sebagaimana yang banyak terjadi saat ini,” terang Musanni.
Qanun Hukum Keluarga yang telah selesai digodok tersebut, tambah Musanni, selanjutnya akan dikonsultasikan dengan kementrian terkait termasuk dengan Komnas Perempuan, kemudian pada 1 Agustus 2019 akan diagendakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan melibatkan semua pihak dan unsur terkait, sehingga saat diterapkan di Aceh dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Rencana akan dilegalkannya poligami di Aceh mendapat dukungan dari ulama-ulama yang ada di Aceh, salah satu diantaranya adalah Ketua MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Kabupaten Aceh Barat, Teuku Abdurrani Adian.
“Dalam hukum agama Islam, poligami itu sah, namun selama ini masih belum ditetapkan dalam aturan daerah. Jika aturan tersebut nantinya diterapkan, kami para ulama sangat mendukung,” ujar Teuku Abdurrani di Meulaboh pada 06/07/2019.
Menurutnya, dengan dilegalkannya poligami akan dapat mengembalikan kondisi Aceh sebagaimana semula, dan tidak seperti sekarang yang banyak terjadi kasus nikah siri. Legalisasi poligami lewat qanun dinilai merupakan solusi terbaik karena akan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat Aceh karena setiap orang akan memiliki status yang jelas dalam perkawinan serta diakui oleh negara maupun agama.
Ketua MPU Aceh Barat ini juga berpendapat, jika poligami tidak dilegalkan, maka dimungkinkan akan bermunculan kadi atau penghulu liar, karena banyak kasus poligami di Aceh yang tetap dilangsungkan dengan sembunyi-sembunyi yang sudah barang tentu merugikan perempuan yang hanya dinikahi secara siri, begitu juga dengan anak yang dilahirkannya.
Meski demikian, Teuku Abdurrani juga menyarankan, bagi laki-laki yang tidak sanggup berbuat adil, sebaiknya hanya memiliki satu istri. “Inti dari poligami itu adalah adil dalam membagi segala-galanya. Selama ini, sebagian pria hanya melihat ayat pertama dalam Al-Qur’an yang memperbolehkan poligami, namun tidak memperdulikan ayat selanjutnya yang mengharuskan mereka berbuat adil dalam segala hal apabila memiliki istri lebih dari satu,” tutur Teuku Abdurrani. (AGK)