Press "Enter" to skip to content

Pansus Divestasi Saham Freeport, Perlu Apa Tidak?

Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR dengan PT Freeport Indonesia, PT Inalum, Kementrian ESDM dan KLHK

Usai Rapat Dengar Pendapat (RDO) antara PT Freeport Indonesia, PT Inalum, Kementrian ESDM dan KLHK dengan Komisi VII DPR, terlontar rencana dari Muhammad Nasir, Wakil Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Divestasi Saham Freeport.

Rencana pembentukan Pansus Divestasi Saham Freeport tersebut menurut Nasir, disebabkan karena  adanya sejumlah kejanggalan dari pelaksanaan divestasi saham Freeport oleh Pemerintah Indonesia melalui PT Inalum sebesar 51 persen.

“Kami akan meminta pertanggungjawaban dari Dirjen atas keputusan tersebut, dan kami dari Fraksi Demokrat akan terus melakukan interupsi guna membentuk pansus, agar kasus pengambilalihan saham Freeport lebih jelas dan terang,” papar Nasir.

Di ruang rapat,  Anggota DPR asal Dapil II Riau ini juga mengingkapkan bahwa sejak awal pelaksanaan divestasi saham Freeport banyak yang melanggar aturan dan menabrak hukum. Salah satu diantaranya adalah dilakukannya pengambilalihan Freeport pada tahun 2001.

“Kenapa keputusan tersebut harus dirubah dari semula dihabiskan tahun 2021, menjadi dihabiskan sekarang?” tanya Nasir sambil membandingkannya dengan proses pengambilalihan Blok Rokan dari Chevron oleh Pemerintah melalui Pertamina.

Rencana menggulirkan Pansus Divestasi Saham Freeport oleh Wakil Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat tersebut ternyata tidak diamini oleh semua anggotanya. Bara Hasibuan, salah satu diantaranya.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PAN ini  menganggap bahwa  pembentukan Pansus sangat tidak diperlukan karena memang bukan sesuatu yang urgen. “Dalam Rapat Dengan Pendapat tersebut, kami meminta penjelasan dari pemerintah, dan saya rasa, penjelasan yang diberikan oleh pemerintah sudah cukup bagus dan membuat kami memahami bahwa keputusan tersebut diambil supaya dapat melakukan pembelian saham,” papar Bara di Kompleks DPR, Senayan Jakarta, usai pelaksanaan RDP.

Bara menambahkan, pengambilalihan 51 persen saham, merupakan sebuah kompromi yang baik dan dapat diterima oleh semua pihak. Sebab jika menunggu hingga tahun 2021 atau sampai dengan habisnya Kontrak Karya, belum tentu semudah apa yang menjadi tuntutan publik pada saat sekarang, yaitu take over 100 persen.

“Jadi tidak segampang itu, karena terdapat pasal pada Kontrak Karya yang menyebutkan bahwa PT Freeport Indonesia juga memiliki hak untuk mendapatkan perpanjangan kontrak, papar Bara. (AGK)