Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Hukum Indonesia”

Hukum Telah Jadi Alat Penguasa untuk Menekan Lawan Politik

Hukum Telah Jadi Alat Penguasa untuk Menekan Lawan Politik

Saat ini, hukum sudah tidak lagi mencerminkan keadilan, karena sudah digunakan sebagai alat oleh penguasa untuk menekan lawan politik, demikian pendapat yang disampaikan Ketua LBH Pelita Umat, Ahmad Khozinuddin pada acara diskusi bertajuk “Quo Vadis Negara Hukum Indonesia Antara Harapan dan Kenyataan” yang digelar Islamic Lawyer Forum pada 10/02/2019 di Hotel Namira Syariah, Surabaya.

“Untuk memukul lawan politik, petahana menggunakan segala cara, mulai dari fasilitas-fasilitas, sarana politik sampai dengan aparat penegak hukum, karena itu hukum saat ini hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas,” papar Ahmad.

Untuk memberikan contoh tentang ketidakadilan dalam penegakan hukum tersebut, Ketua LBH Pelita Umat ini menyoroti secara khusus kasus Ahmad Dani dan Gus Nur yang menurutnya tidak layak untuk jadi kasus pidana.

“Mereka adalah korban persekuasi yang dilakukan penguasa, dengan tujuan untuk membungkam daya kritis serta daya saing rival politik,” tegas Ahmad Khozinuddin yang juga berpendapat bahwa pembubaran HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) telah melanggar esensi proses hukum karena dalam penerbitan Perppu No.2/2007 pemerintah mengambil alih kewenangan lembaga yudisial sehingga esensi proses hukum dikebiri.

Ketidakberesan peradilan di Indonesia, menurut Pakar Hukum, Dr. Margarito Kamis, disebabkan karena masih leluasanya jaringan mafia hukum dan peradilan menjalankan praktik perdagangan hukum, utamanya dalam kasus sengketa perdata yang melibatkan orang-orang yang berduit. Ironisnya, pemberantasan mafia hukum tersebut hingga kini belum dilakukan secara serius oleh pemerintah.

“Dengan segala keterbatasan saya tawarkan, ambil langkah yang memberi dampak positif agar mafia hukum bisa hilang. Untuk itu harus ada gebrakan nyata,” kata Margarito.

Dia juga percaya, apabila mau orang-orang yang ada di dalam istana pasti dapat mengambil langkah terbaik untuk memberantas jaringan mafia hukum secara komprehensif. “Mereka pasti dapat memetakan, siapa saja cukong-cukong yang berada di belakang jaringan mafia hukum dan peradilan tersebut.”

Ketidakberesan peradilan di Indonesia, menurut Lalola Easter, peneliti ICW (Indonesia Corruption Warch) lebih disebabkan karena pemerintahan Jokowi – JK masih belum fokus pada penegakan hukum dan hal tersebut bertentangan dengan Nawa Cita yang dicetuskan oleh Jokowi. Karena dalam 9 agenda prioritas yang dikenal dengan Nawa Cita, pada butir keempat berbunyi “Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.”

“Dalam pandangan saya, presiden masih belum memiliki komitmen yang serius dalam melindungi KPK utamanya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dibentuknya saber pungli dan satgas Antikorupsi, baik oleh kejaksaan maupun Polri, kesannya hanya serius di awal,” ungkap Lalola Easter. (AGK)