Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Madura”

Kisah Pilu Petani Garam Madura dari Tahun ke Tahun

Kisah Pilu Petani Garam Madura dari Tahun ke Tahun

Menjadi pemasok utama garam lokal di tanah air dengan tingkat produksi hingga 60 persen dari kebutuhan garam lokal dalam negeri, tidak membuat para petani garam di Madura hidup berkecukupan. Sebaliknya, selama berabad-abad menekuni profesi sebagai petani garam, hanya kisah pilu yang mewarnai kehidupan mereka dari tahun ke tahun.

Banyak faktor yang membuat kesejahteraan petani garam di Madura tidak kunjung terangkat meski hasil produksi mereka merupakan salah satu kebutuhan pokok dan menjadi penyuplai sebagian besar kebutuhan garam lokal di tanah air. Ironisnya, faktor tersebut berkutat pada permasalahan yang sama yaitu persoalan lahan, ketidakberdayaan dalam mendongkrak harga dan sistem produksi yang masih belum beranjak dari sistem tradisional.

Ketidakmampuan dalam mendongkrak harga garam sudah harus dirasakan sejak tahun 1813, menyusul dilakukannya monopoli garam oleh VOC, sejak proses produksi hingga pendistribusiannya. Aturan yang dikeluarkan Thomas Stanford Raffles yang menjabat Gubernur Jenderal VOC pada masa itu, membuat para petani tidak memiliki nilai tawar dalam memasarkan hasil produksi mereka.

Pasca kemerdekaan, petani garam juga masih belum dapat berkutik, karena aturan yang diberlakukan pemerintah, membuat mereka tidak dapat seenaknya menentukan harga jual dan pendistribusian garam dipegang sepenuhnya oleh PT. Garam yang menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah.

Pada pertengahan tahun 1990an, Indonesia memang sempat mencapai swasembada garam konsumsi, bahkan mengekspor garam ke luar negeri. Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama, karena adanya upaya marginalisasi petani garam semenjak Azko Nobel melakukan kampanye besar-besaran terkait penggunaan garam beryodium.

Akibat dari kampanye garam beryodium tersebut, sentra garam nasional ambruk dan banyak tambak garam yang terbengkalai, tidak terkecuali di Pulau Madura. Keran import yang mengalir deras hingga saat ini, membuat ribuan petambak garam kehilangan mata pencaharian.

Tidak hanya kampanye garam beryodium saja yang menjadi penyebab terbengkalainya ribuan hektar lahan garam. Persoalan lahan bahkan sudah menjadi problem yang harus dihadapi para petani sejak jaman kolonial. Disaat VOC mendirikan Jawatan Regie Garam di tahun 1921, seluruh tambak garam milik rakyat disita dan dimanfaatkan oleh perusahaan. Sementara para pemilik tambak hanya dipekerjakan sebagai buruh.

Pasca kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1960, lahan yang dahulu dikuasai oleh Belanda tersebut, selanjutnya berada dalam kepemilikan PT Garam yang sudah dinasionalisasi. Sementara masyarakat Madura hanya bekerja sebagai buruh musiman di PT Garam dengan gaji sebesar Rp.26.000/hari.

Meski mereka tahu benar bahwa lahan yang ada dalam penguasaan PT Garam ssungguhnya adalah milik nenek moyang mereka yang dirampas oleh Belanda, namun masyarakat tidak mampu berbuat apa-apa untuk meminta pengembalian lahan tersebut karena tidak adanya bukti fisik terkait kepemilikan lahan.

Baca juga: Sejarah Dimulainya Tambak Garam di Madura

Persoalan terakhir yang membuat garam lokal utamanya garam Madura kalah bersaing dari sisi harga dengan garam ekspor adalah sistem produksinya yang tidak beranjak dari sistem tradisional dengan bertumpu pada kondisi cuaca. Karena curah hujan dan terik matahari menjadi penentu utama membuat kapasitas produksipun tidak dapat maksimal.

Disisi lain, sentra produksi garam di Madura yang jauh dari sentuhan tekhnologi, membuat pengolahan garam dilakukan di atas tanah, sehingga saat dilakukan pemanenan, kualitas garam menjadi rendah karena bercampur dngan tanah dan kotoran.

Mutu garam yang rendah itulah yang membuat harga garam menjadi rendah, sehingga insentif ekonomi yang diperoleh petani juga rendah. Terlebih para petani tersebut mengolah garam di atas lahan gurem, sehingga tingkat perekonomian mereka sulit untuk dapat terlepas dari jerat kemiskinan. (AGK)