Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Pileg 2019”

Tepatkah Melarang Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg?

Tepatkah Melarang Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg?

Rencana dimasukkannya aturan tentang larangan bagi mantan napi korupsi menjadi calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2019 kedalam PKPU mendapat reaksi dari sejumlah tokoh. Pro dan kontra mewarnai polemik tersebut meski disampaikan di tempat yang berbeda.

Salah satu diantaranya adalah Wakil Presiden RI, Jussuf Kalla yang menyatakan tidak sepakat dengan aturan tersebut karena yang berhak mencabut hak politik seseorang adalah pengadilan.

“Ada koruptor yang dicabut hak politiknya oleh pengadilan dan ada juga yang tidak. Selama pengadilan tidak mencabut hak berpolitik seseorang, maka tidak ada larangan bagi orang tersebut untuk berpolitik termasuk mencalonkan diri sebagai caleg,” ungkap Jussuf Kalla di Kantor Wakil Presiden.

Sebenarnya, tanpa dilarangpun, mantan napi tipikor yang maju di pileg menurut Wapres akan merugi, karena masyarakat sudah hilang kepercaaan disebabkan karena latar belakangnya sebagai napi korupsi.

Pendapat senada juga disampaikan Wakil Ketua DPR-RI, Fadli Zon yang meminta KPU untuk mengkaji ulang aturan yang menurut rencana akan dimasukkan ke dalam PKPU tersebut, karena melanggar hak konstitusional seseorang dalam memilih dan dipilih.

“KPU semestinya mengacu pada undang-undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu sebelum membuat PKPU. Jangan karena muncul ide baru dan menjadi perhatian publik lantas membuat aturan baru yang melanggar hak konstitusional,” kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ketidaksepakatan dikeluarkannya aturan tersebut juga disampaikan Ketua DPR-RI, Bambang Susatyo. Menurutnya, sebaiknya KPU tidak membatasi hak seseorang untuk maju sebagai caleg dan biar Partai Politik yang menyeleksi boleh tidaknya seorang mantan napi tipikor maju sebagai wakil rakyat.

Selain itu, tambah Bambang, dalam UU No.20 tahun 2001 dan KUHP Pasal 10 dan Pasal 38 juga telah diatur bahwa kewenangan untuk mencabut hak-hak politik seseorang dilakukan melalui keputusan hakim.

“Artinya kalau mantan napi korupsi dilarang mengikuti pemilu karena aturan setiangkat PKPU, hal tersebut tidak adil bagi mantan narapidana. Dia telah menebus kesalahannya dengan dipenjara dan telah kembali ke masyarakat. Tidak menutup kemungkinan dia ingin bruat baik dan kembali mengabdi ke masyarakat,” kata Bambang.

Baca juga: Ini dia wilayah rawan konflik pada pilkada 2018!

Berbeda dengan pendapat-pendapat sebelumnya, Almas Sjafrina, Peneliti Divisi Korupsi Politik di Indonesian Coruption Watch (ICW) menyampaikan bahwa rencana KPU melarang napi tipikor mencalonkan diri sebagai caleg dalam Pemilu 2019 merupakan langkah progresif yang harus diaprsiasi dan didukung karena dapat lebih mewujudkan Pemilu yang demokratis.

“Bahkan, jangan hanya mantan napi, tapi juga calon-calon napi yang status hukumnya sebagai tersangka atau terdakwa pada kasus korupsi,” papar Almas.

Adanya sejumlah parpol yang menolak dimasukkannya larangan tersebut ke dalam PKPU, menurut Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz, patut dicurigai.

“Terhadap partai-partai yang tidak setuju dengan gagasan tersebut, saya curiga partai-partai tersebut kadernya banyak yang tersangkut kasus korupsi dan ingin kembali mngusung mereka dalam Pemilu 2019 nanti,” ungkap Donal pada diskusi yang digelar di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan.

Donal berpendapat, jika sebuah parpol menjalankan proses perekrutan caleg dengan benar, maka parpol tersebut tidak perlu resah meski KPU menetapkan aturan baru  yang melarang mantan napi tipikor mencalonkan diri sebagai caleg dalam pemilu 2019 nanti. (AGK)